KEBIJAKAN FISKAL

Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

Dian Kurniati | Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:30 WIB
Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman meminta pemerintah menghapus pengenaan bea masuk pada bahan baku manufaktur.

Adhi mengatakan pemerintah perlu mewaspadai ketersediaan pasokan dan keterjangkauan bahan baku untuk industri manufaktur. Menurutnya, ketersediaan bahan baku tersebut penting untuk memastikan kegiatan produksi tetap berjalan.

"Kita misalnya harus mencoba menghapus import duty untuk raw material supaya akses bahan baku dan bahan penolong akan lebih mudah," katanya dalam sebuah webinar, dikutip pada Minggu (7/8/2022).

Baca Juga:
Jokowi Bentuk Satgas Untuk Berantas Judi Online, Begini Perinciannya

Adhi menuturkan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri saat ini makin menantang di tengah tensi geopolitik global akibat perang Rusia dan Ukraina. Pengusaha juga makin sulit memperoleh bahan baku seperti gandum sangat dibutuhkan industri makanan.

Ketika pasokan terbatas, harga yang harus dibayarkan untuk memperoleh gandum juga makin mahal. Menurutnya, penghapusan bea masuk akan efektif mendukung ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku manufaktur.

Adhi juga menyinggung sistem neraca komoditas yang akan menampung data dan informasi terkait dengan konsumsi dan produksi komoditas. Dia berharap neraca komoditas tersebut bisa membantu pengamanan pasokan bahan baku manufaktur.

Baca Juga:
Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus mengefisienkan prosedur impor bahan baku manufaktur. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji kebijakan dan hambatan yang dapat menimbulkan biaya yang tidak perlu.

"Salah satu yang paling penting bagi industri adalah bagaimana kita meyakinkan atau menjamin kepastian bahan baku di tengah geopolitik kita saat ini," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB