KEBIJAKAN FISKAL

Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

Dian Kurniati | Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:30 WIB
Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman meminta pemerintah menghapus pengenaan bea masuk pada bahan baku manufaktur.

Adhi mengatakan pemerintah perlu mewaspadai ketersediaan pasokan dan keterjangkauan bahan baku untuk industri manufaktur. Menurutnya, ketersediaan bahan baku tersebut penting untuk memastikan kegiatan produksi tetap berjalan.

"Kita misalnya harus mencoba menghapus import duty untuk raw material supaya akses bahan baku dan bahan penolong akan lebih mudah," katanya dalam sebuah webinar, dikutip pada Minggu (7/8/2022).

Baca Juga:
Soal Persiapan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Begini Saran Peneliti

Adhi menuturkan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri saat ini makin menantang di tengah tensi geopolitik global akibat perang Rusia dan Ukraina. Pengusaha juga makin sulit memperoleh bahan baku seperti gandum sangat dibutuhkan industri makanan.

Ketika pasokan terbatas, harga yang harus dibayarkan untuk memperoleh gandum juga makin mahal. Menurutnya, penghapusan bea masuk akan efektif mendukung ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku manufaktur.

Adhi juga menyinggung sistem neraca komoditas yang akan menampung data dan informasi terkait dengan konsumsi dan produksi komoditas. Dia berharap neraca komoditas tersebut bisa membantu pengamanan pasokan bahan baku manufaktur.

Baca Juga:
Pengalihan Pengadilan Pajak: Momentum WP Akses Keadilan dengan Mudah

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus mengefisienkan prosedur impor bahan baku manufaktur. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji kebijakan dan hambatan yang dapat menimbulkan biaya yang tidak perlu.

"Salah satu yang paling penting bagi industri adalah bagaimana kita meyakinkan atau menjamin kepastian bahan baku di tengah geopolitik kita saat ini," ujarnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

BERITA PILIHAN

Rabu, 07 Juni 2023 | 20:00 WIB PERADILAN PAJAK

Soal Persiapan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Begini Saran Peneliti

Rabu, 07 Juni 2023 | 18:57 WIB PENGADILAN PAJAK

Begini Kata Komisi Yudisial Soal Pengawasan Hakim Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 16:37 WIB KERJA SAMA PENDIDIKAN

STH Indonesia Jentera dan DDTC Teken MoU Pendidikan Hukum Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Pemanfaatan Insentif Fiskal untuk Energi Terbarukan Belum Optimal

Rabu, 07 Juni 2023 | 14:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Pemerintah Minta Komwasjak Berpihak ke Wajib Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 12:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Putusan Pengadilan Pajak Harus Berkualitas Agar Bisa Jadi Preseden