Berita
Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI
Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN
Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Penghitungan Biaya BPHTB sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

A+
A-
3
A+
A-
3
Penghitungan Biaya BPHTB sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

BEA perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak melekat pada transaksi pengalihan atas tanah dan bangunan. Jenis pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Terkait dengan rekonsiliasi fiskal, biaya yang dikeluarkan wajib pajak berupa BPHTB dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi antara lain biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk antara lain pajak kecuali PPh. Artinya, biaya jenis pajak lain dapat menjadi pengurang selama berkaitan dengan kegiatan usaha.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) UU PPh menyatakan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A UU PPh.

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

Merujuk Pasal 11 ayat (1) UU PPh, penyusutan dilakukan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 11A ayat (1) UU PPh, amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Berdasarkan ketentuan di atas, mengingat pengeluaran BPHTB melekat pada perolehan harta berwujud berupa tanah dan bangunan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun maka alokasi pembiayaannya dilakukan dengan metode penyusutan atau amortisasi.

Baca Juga: Definisi dan Tujuan Pengenaan PPh Final

Ketentuan atas pengeluaran BPHTB ini juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Biaya/Pengurang Penghasilan Bruto (SE-01/2002).

Dalam SE tersebut ditegaskan bahwa BPHTB adalah pajak yang dibayar dalam rangka dan merupakan bagian dari biaya pengeluaran untuk memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Adapun perlakukan PPh atas pengeluaran BPHTB tersebut diatur sebagai sebagai berikut:

Pertama, BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak melalui amortisasi hak atas tanah sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasi sesuai ketentuan Pasal 11A UU PPh.

Baca Juga: 4 Bentuk Fasilitas Tax Allowance, Apa Saja?

Kedua, BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak melalui penyusutan bangunan tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 UU PPh.

Contoh Kasus
PADA tanggal 17 Oktober 2019 PT Agung Jaya membeli sebidang tanah dan bangunan dengan harga beli Rp10.000.000.000. Berdasarkan taksiran akuntan, nilai pasar tanah adalah Rp6.000.000.000 dan nilai pasar gedung adalah Rp4.000.000.000. Selain itu, PT Agung Jaya harus membayar biaya jasa notaris sebesar Rp80.000.000, biaya pengurusan sertifikat tanah Rp50.000.000, dan BPHTB sebesar Rp500.000.000.

Atas informasi di atas, bagaimana perlakuan atas biaya BPHTB tersebut, berapa besar dasar penyusutan fiskal untuk bangunan serta beban penyusutan fiskal untuk tahun 2019?

Baca Juga: Simak, Ini Kewajiban Agar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan, BPHTB dialokasikan ke harga perolehan tanah dan bangunan berdasarkan nilai pasarnya. Dalam hal ini, BPHTB yang dialokasikan ke bangunan menjadi unsur harga perolehan bangunan dan dibebankan melalui penyusutan bangunan tersebut. Sementara untuk tanah, tidak dapat dilakukan penyusutan sesuai ketentuan Pasal 11 UU PPh.

Berikut jawaban selengkapnya:

Perlakuan atas biaya BPHTB

Baca Juga: Definisi dan Sejarah Pengaturan Tax Allowance di Indonesia


Berdasarkan perhitungan alokasi di atas, biaya BPHTB yang dapat dialokasikan terhadap biaya perolehan bangunan adalah sebesar Rp200.000.000.

Dasar penyusutan fiskal untuk bangunan:

Baca Juga: Contoh Penghitungan Insentif Supertax Deduction Kegiatan Litbang


Dengan demikian, beban penyusutan bangunan PT Agung Jaya untuk tahun pajak 2019 adalah 5% x 3/12 bulan x Rp4.232.000.000 = Rp52.900.000.*

Baca Juga: Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Kenaikan
Topik : kelas pajak, rekonsiliasi fiskal, biaya pajak, BPHTB pengurang penghasilan bruto

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Senin, 13 September 2021 | 16:33 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (2)

Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

Kamis, 09 September 2021 | 16:52 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (2)

Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Vokasi

Selasa, 07 September 2021 | 19:30 WIB
KELAS PPN

Kode Faktur Pajak, Begini Penjelasan dan Contoh Penggunaannya

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Minggu, 23 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Soal DBH Kelapa Sawit Sedang Digodok, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 23 Januari 2022 | 11:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 22 Januari 2022: Jumlah Pajak Penghasilan Tembus Rp570 Miliar