Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Penghasilan Layanan Web Hosting Tak Dipajaki

A+
A-
2
A+
A-
2
Penghasilan Layanan Web Hosting Tak Dipajaki

Ilustrasi. 

MUMBAI, DDTCNews – Pengadilan India sepakat atas penghasilan yang diperoleh atas penyediaan layanan web hosting tidak dipajaki. Pembebasan ini berdasarkan perjanjian hak pemajakan (tax treaty) antara India dengan Amerika Serikat (AS).

Dalam sidang banding, Savvis Communications Corporation mengklaim penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak 2010-2011 dan 2011-2012 dari layanan web hosting tidak menyediakan layanan yang bisa dipajaki, sesuai dengan perjanjian yang termaktub dalam tax treaty India-AS.

“Layanan web hosting tidak menyediakan pengetahuan teknis, pengalaman, keterampilan maupun ilmu pengetahuan kepada pelanggannya sehingga tidak bisa dipajaki. Terlebih penghasilan yang diperoleh dari aktivitas bisnis pun tidak bisa dipajaki karena tidak memiliki permanent establishment (PE/BUT),” demikian melansir Tax Notes International Vol.91 no.9, Senin (3/9).

Baca Juga: Silaturahmi Virtual, Sri Mulyani Sempat Tanya Target Penerimaan Pajak

Lebih lanjut Savvis menekankan inti aktivitasnya yakni menyediakan akses ke data pelanggan. Savvis menilai kliennya tidak diberikan hak atau lisensi untuk perangkat lunak yang digunakan untuk mendapatkan layanan.

Namun hal ini bertentangan dengan Dewan Komisioner Pajak Penghasilan (PPh) yang beranggapan penghasilan dari layanan tersebut baik dari segi penggunaan maupun beberapa aspek lainnya dapat dikenakan pajak berdasarkan tax treaty India-AS.

“Pelanggan menggunakan pengetahuan, teknologi dan perangkat lunak yang dimiliki dan berlisensi Savvis, sehingga berdasarkan perjanjian tax treaty India-AS hal ini bisa dipajaki,” tutur komisioner.

Baca Juga: Insentif Pajak Dinilai Belum Cukup, Ini Masukan Pelaku Konstruksi

Pertentangan ini akhirnya berakhir dengan putusan pengadilan yang menolak penilaian assessment dari dewan komisioner.

Pengadilan mencatat ‘penggunaan peralatan ilmiah oleh Savvis dalam pemberian layanan kepada pelanggan’ itu berbeda dibandingkan dengan ‘mengizinkan pelanggan menggunakan peralatan ilmiah Savvis’.

“Pembayaran yang diterima Savvis bukanlah atas penggunaan, hak penggunaan, maupun penggunaan peralatan ilmiah yang bisa dipajaki, sesuai dengan tax treaty India-AS,” demikian putusan pengadilan. (kaw)

Baca Juga: Apakah Joint Operation Wajib Dikukuhkan sebagai PKP?  
Topik : web hosting, tax treaty, India, AS
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Mei 2020 | 13:58 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 22 Mei 2020 | 13:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 11:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK