Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pengelakan Pajak Properti Makin Marak, 98 Orang Diperiksa

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengelakan Pajak Properti Makin Marak, 98 Orang Diperiksa

Sejumlah pengunjung sedang berjalan-jalan di satu sudut di Seoul, Korea Selatan. (Foto: Koreaherald.co.kr)

SEOUL, DDTCNews - Otoritas pajak Korea Selatan, National Tax Service (NTS), memulai pemeriksaan atas 98 orang yang diduga melakukan praktik pengelakan pajak properti.

Sebanyak 22 orang yang akan diperiksa oleh NTS berkewarganegaraan Korea Selatan, sedangkan 76 lainnya merupakan warga negara asing. Semua orang yang diperiksa tersebut melakukan pengelakan pajak properti melalui badan usaha.

"Salah satu warga negara asing yang melakukan pengelakan pajak properti tinggal di apartemen mewah. Ia menyewakan rumah ke warga asing lain tetapi tidak mendaftarkan diri sebagai operator sewa rumah dan tidak melaporkan penghasilannya ke NTS," ujar NTS, dikutip Selasa (22/9/2020).

Baca Juga: Asosiasi Minta Pungutan Pajak Cryptocurrency Ditunda Hingga 2023

NTS mengungkapkan praktik pengelakan pajak properti semakin marak di tengah pandemi Covid-19 dan semakin ketatnya ketentuan penggunaan properti sebagai jaminan utang atas properti di area tertentu di Seoul.

NTS juga menemukan adanya modus investment gap di mana pembeli properti dapat membeli suatu properti dengan harga yang sangat rendah dengan cara memanfaatkan uang muka sewa 2 tahun yang dibayarkan secara lumpsum oleh penyewa.

Modus pembelian rumah seperti itu ditengarai menyebabkan harga properti di beberapa wilayah di Seoul mengalami peningkatan pesat dan mendorong aksi spekulasi.

Baca Juga: Fasilitas Impor Barang Kiriman Disalahgunakan, Pemerintah Lakukan Ini

"Kami akan memonitor tren transaksi jual beli properti dan menutup celah penghindaran pajak properti. Kami akan mempelajari modus pengelakan pajak inkonvensional dengan memantau proses transaksi, entah melalui akuisisi ataupun utang," ujar NTS seperti dilansir koreaherald.com.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah Korea Selatan berupaya menekan kenaikan harga properti di Seoul akibat suku bunga kredit yang teramat rendah dan banyaknya aksi spekulasi properti dalam 3 tahun terakhir.

Akibat aksi spekulasi, harga median properti di Seoul tercatat meningkat 52% dalam 3 tahun terakhir. Aksi spekulasi tidak hanya dilakukan oleh warga domestik, melainkan juga warga negara asing.

Baca Juga: 89 Tahun Lalu, Bos Mafia Al Capone Dijatuhi Penjara

NTS mencatat sejak 2017 hingga Mei 2020 terdapat 1.036 warga negara asing yang memiliki rumah 2 unit atau lebih di Korea Selatan. Dari total 23.167 rumah yang dibeli warga negara asing sejak 2017 tersebut, 32,7% di antaranya tidak dihuni oleh warga negara asing dimaksud.

Untuk menekan kenaikan harga properti dan meredam aksi spekulasi tersebut, NTS akan meningkatkan tarif pajak properti bagi pemilik properti lebih dari 2 unit dari 0,6%-3,2% menjadi 1,2%-6%. Tarif pajak 6% dikenakan bila total nilai properti yang dimiliki mencapai KRW9,4 miliar (Rp119 miliar).

Khusus untuk wajib pajak badan, NTS akan mengenakan tarif flat 6%. Perlakuan berbeda diberikan kepada wajib pajak badan karena banyak spekulan yang mendirikan entitas bisnis sebagai usaha untuk menghindari pengenaan pajak ketika membeli rumah lebih dari 1 unit. (Bsi)

Baca Juga: Bos Antivirus Ini Ditangkap Akibat Penggelapan Pajak

Topik : pajak properti, penggelapan pajak, korea selatan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 29 Juli 2020 | 13:49 WIB
KOREA SELATAN
Senin, 20 Juli 2020 | 18:30 WIB
BAR RAFAELI
berita pilihan
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:32 WIB
PROVINSI BALI
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:42 WIB
PER-18/PJ/2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL