Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Pengajuan Penelitian Formal Melalui e-PHTB, DJP: Waktunya Lebih Cepat

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengajuan Penelitian Formal Melalui e-PHTB, DJP: Waktunya Lebih Cepat

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PHTB), baik secara elektronik maupun datang langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Penyuluh Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat III Fitria Murty mengatakan pengajuan yang dilakukan secara elektronik (online) melalui aplikasi e-PHTB memiliki keunggulan tersendiri berupa jangka waktu penyelesaian yang lebih cepat.

“Ini keunggulannya seperti yang saya singgung tadi. Kalau untuk jangka waktu penyelesaian penelitian formal itu kalau disampaikan melalui elektronik lebih cepat nih,” ujar Fitria dalam Live Instagram @pajakjabar3 bertajuk PPhTB Siapa yang Bayar?, dikutip Sabtu (3/12/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sesuai PER-08/PJ/2022, surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas PHTB diterbitkan segera setelah wajib pajak menyampaikan permohonan penelitian formal melalui sistem elektronik.

Sementara itu, jika mengajukan secara langsung ke KPP maka surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas PHTB akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal permohonan penelitian diterima lengkap.

Kendati demikian, tidak semua permohonan dapat diajukan melalui online. Aplikasi e-PHTB hanya memfasilitasi 3 kriteria. Pertama, permohonan yang menggunakan tarif tunggal. Kedua, pembayaran dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Baca Juga: PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Ketiga, jumlah pembayaran maksimal adalah 10 SSP atau NTPN. Adapun aplikasi e-PHTB ini dapat diakses oleh wajib pajak melalui laman online milik Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id).

Untuk diketahui, surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas PHTB hanya akan diterbitkan apabila memenuhi kesesuaian atas 3 data. Pertama, identitas wajib pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh dengan data sistem informasi DJP.

Kedua, jumlah PPh yang disetor wajib pajak dengan PPh terutang yang dinyatakan oleh wajib pajak tersebut. Ketiga, kode akun pajak, kode jenis setoran, dan jumlah PPh yang disetor oleh wajib pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara (MPN). (Fauzara Pawa Pambika/sap)

Baca Juga: Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : administrasi pajak, PPh, PHTB, PPhTB, NPWP, PPAT, notaris, e-PHTB

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Januari 2023 | 17:00 WIB
PP 55/2022

E-Form Belum Akomodir PTKP UMKM Rp500 Juta, DJP Minta WP Lakukan Ini

Selasa, 24 Januari 2023 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tak Bisa Pbk di Aplikasi karena NTPN Sudah Dipakai? DJP Sarankan Ini

Selasa, 24 Januari 2023 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak, Sri Mulyani: Wujud Keberpihakan Negara

Selasa, 24 Januari 2023 | 12:30 WIB
BINCANG ACADEMY

Memahami Pajak Penghasilan UMKM Pasca Terbitnya PP 55/2022

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline