Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Penerimaan Pajak Naik, Sri Mulyani: Bukan Hanya karena Harga Komoditas

A+
A-
1
A+
A-
1
Penerimaan Pajak Naik, Sri Mulyani: Bukan Hanya karena Harga Komoditas

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan penerimaan pajak tidak hanya ditopang oleh faktor lonjakan harga berbagai komoditas global.

Sri Mulyani mengatakan pemulihan penerimaan pajak terjadi sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah-langkah reformasi termasuk dengan mengesahkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Anda semua di ruangan ini berpikir kenaikan penerimaan tadi karena harga komoditas tinggi. Betul, tapi itu hanya sebagian penjelasan," katanya dalam acara UOB Economic Outlook 2023, dikutip Sabtu (1/10/2022).

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Sri Mulyani mengatakan langkah reformasi diperlukan untuk membuat pertumbuhan penerimaan pajak lebih berkelanjutan, tanpa mengandalkan faktor komoditas. Pemerintah dan DPR pun kemudian mengesahkan UU HPP sebagai bagian dari langkah reformasi perpajakan.

Ruang lingkup pengaturan UU HPP meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Sri Mulyani menjelaskan implementasi UU HPP telah mendatangkan tambahan penerimaan mulai tahun ini. Misalnya dari penyelenggaraan PPS, pemerintah memperoleh tambahan penerimaan dari PPh final yang dibayarkan wajib pajak senilai Rp61 triliun.

Baca Juga: Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Selain itu, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% mulai April 2022 hingga Agustus 2022 juga menambah penerimaan pajak Rp28,38 triliun.

"Kita sudah membuat reformasu UU HPP yang memperkuat penerimaan negara, tidak hanya mengandalkan harga komoditas," ujarnya.

Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak akan terus menguat sejalan dengan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Sejumlah sektor usaha yang sempat mengalami tekanan, seperti manufaktur, perdagangan, dan transportasi, kini sudah pulih dan tumbuh tinggi sehingga pajak yang disetorkan juga meningkat. (sap)

Baca Juga: Saldo Pemda di Bank Naik Rp54,89 Triliun, Sri Mulyani Bilang Begini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU HPP, penerimaan pajak, pendapatan negara, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 24 November 2022 | 14:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Sudah Tembus 97,5%, Sri Mulyani: Naik Luar Biasa

Kamis, 24 November 2022 | 13:45 WIB
DDTC - FEB UNISMA

Ada UU HKPD, Pemda Perlu Tetapkan Target Pajak Secara Lebih Presisi

Kamis, 24 November 2022 | 13:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ibu Kota Pindah, Kemenkeu Siapkan Skema Pemanfaatan BMN yang Ditinggal

Kamis, 24 November 2022 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tak Setor Pajak yang Dipotong, Tanah & Bangunan Milik WP Disita Negara

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya