Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemutihan Pajak Jadi Andalan Pemda Kerek Penerimaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemutihan Pajak Jadi Andalan Pemda Kerek Penerimaan

Ilustrasi

BANJARMASIN, DDTCNews - Program pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi jurus ampuh yang dipakai sejumlah daerah untuk mendongkrak penerimaan di tengah tekanan pandemi. Salah satu daerah yang ikut mengandalkan strategi kebijakan ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel Rustamaji mengatakan pajak kendaraan bermotor PKB) menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah. Menurutnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor biasanya meningkat tajam ketika pemprov mengadakan program pemutihan.

"Kami berharap kebijakan keringanan atau relaksasi ini memperoleh hasil yang maksimal dan penagihan langsung untuk tunggakan PKB terbesar optimal," katanya, dikutip Rabu (8/9/2021).

Baca Juga: Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Rustamaji mengatakan penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata berkisar Rp60 miliar per bulan. Namun dengan program pemutihan, penerimaannya mencapai lebih dari Rp65 miliar pada Agustus 2021.

Dia menilai tumbuhnya penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut terjadi karena antusiasme wajib pajak yang tinggi dalam mengikuti program pemutihan. Menurutnya, kesadaran wajib pajak sudah meningkat tetapi mereka biasanya menunggu momen pemutihan untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya.

Rustamaji menjelaskan Pj Gubernur Safrizal ZA telah menerbitkan peraturan No. 188/2021 yang mengatur program pemutihan pajak mulai 9 Agustus hingga 9 Oktober 2021. Program itu meliputi penghapusan sanksi administrasi atau denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor, serta potongan tunggakan pajak sebesar 50%. Potongan tersebut berlaku untuk tunggakan hingga 2020, sedangkan pada tahun berjalan pajak tetap akan dipungut 100%.

Baca Juga: Diimbau Segera Bayar Pajak, WP Masih Bisa Manfaatkan Pemutihan Denda

Selain itu, pemprov juga memberikan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua beserta denda administrasi BBNKB, termasuk kendaraan bermotor yang melakukan mutasi ke Kalsel.

Adapun hingga Agustus 2021, penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai Rp463 miliar. Angka ini setara 61,57% dari target yang telah ditetapkan pada APBD 2021 senilai Rp753 miliar. Pemprov bahkan menetapkan outlook penerimaan pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun dapat mencapai Rp800 miliar.

Rustamaji berharap tren penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin membaik hingga program pemutihan berakhir pada bulan depan sehingga berdampak baik pada pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK

"Semoga target PAD tahun ini bisa tercapai melalui kontribusi atau penyumbang terbesar dari realisasi komponen pajak daerah yang stabil, yaitu berkisar 75%–80%," ujarnya, dilansir kalselpos.com. (sap)

Topik : diskon pajak, insentif pajak, insentif PKB, pajak kendaraan bermotor, diskon pajak motor, pemutihan pajak, kalsel, banjarmasin

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Kamis, 09 September 2021 | 17:52 WIB
Dengan adanya intensif ini semoga dapat melebihi target pad

Michael Victor Jaya Andreas

Rabu, 08 September 2021 | 18:57 WIB
Terima kasih DDTC untuk berita yang bermanfaat, melaui pemutihan pajak akan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 20:00 WIB
VIETNAM

Atasi Gejolak Harga Bensin, Diskon Pajak Diusulkan

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN GROBOGAN

Di Desa Ini, Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil 3 Bulan

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Insentif, Investasi Kendaraan Listrik Diharapkan Makin Menarik

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 10:00 WIB
PROVINSI SUMATRA BARAT

Kali Ini Jangan Terlewat, Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan