Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Pemulihan Ekonomi, OECD: Jangan Buru-Buru Mobilisasi Setoran Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemulihan Ekonomi, OECD: Jangan Buru-Buru Mobilisasi Setoran Pajak

Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Pascal Saint-Amans saat memberikan paparan dalam acara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (7/10/2020).

JAKARTA, DDTCNews – The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyampaikan rekomendasi penting untuk negara yang ingin segera memulihkan diri dari pandemi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Pascal Saint-Amans mengatakan syarat tunggal untuk menjamin pertumbuhan ekonomi pada masa pemulihan adalah dengan tidak terburu-buru menggenjot penerimaan atau memobilisasi setoran pajak.

"Kuncinya adalah jangan terburu-buru melakukan konsolidasi fiskal. Jangan terburu-buru meningkatkan penerimaan atau Anda akan membunuh setiap kesempatan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi," katanya dalam webinar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Proyek yang Dapat Insentif Pajak Daerah Bakal Selektif

Pascal menilai kestabilan utang dan defisit anggaran berasal dari makin baiknya pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, opsi mobilisasi penerimaan pajak untuk mengembalikan tingkat utang dalam kondisi normal justru akan menjadi kontraproduktif bagi kegiatan ekonomi.

Pada fase pemulihan, lanjutnya, kegiatan kegiatan ekonomi mulai bergerak secara bertahap dan pelaku usaha mulai beroperasi. Pada fase ini kebijakan relaksasi fiskal masih dibutuhkan untuk menggairahkan perekonomian. Simak, Orientasi Respons Kebijakan Pajak Mulai Bergeser, Tak Hanya Likuiditas.

Oleh karena itu, insentif pajak untuk tidak sepenuhnya dicabut. Pada saat yang bersamaan, otoritas diharapkan menahan diri melakukan mobilisasi penerimaan sebagai upaya mengganti belanja besar yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan PMK Soal Insentif Pajak untuk Impor Vaksin

Menurut Pascal, relaksasi tarif pajak masih dibutuhkan pelaku usaha. Meski begitu, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara selektif dengan hanya menyasar wajib pajak yang benar-benar membutuhkan dukungan insentif pajak pemerintah.

"Pada fase ini insentif harus diberikan secara selektif dan digunakan wajib pajak yang butuh bantuan pemerintah. Jadi jangan terlalu cepat tingkatkan penerimaan pajak atau itu akan mematikan sektor usaha," ujar Pascal. (rig)

Baca Juga: Kemenkeu: Klaster Perpajakan Bakal Tekan Biaya Ekonomi di Daerah
Topik : ikatan akuntan indonesia iai, webinar, pandemi corona, kebijakan pajak, insentif fiskal, OECD, nasio
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 25 November 2020 | 17:18 WIB
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 15:32 WIB
KEUANGAN NEGARA
Rabu, 25 November 2020 | 15:20 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:15 WIB
PERPRES 109/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 11:30 WIB
KOTA MALANG
Jum'at, 27 November 2020 | 10:45 WIB
INGGRIS