Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Ilustrasi.

KUPANG, DDTCNews - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan mengenakan pajak air tanah (PAT). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan data objek PAT, khususnya mengenai penggunaan air tanah dengan sumur bor.

Kepala Bapenda Kota Kupang Ari Wijana mengatakan sesungguhnya peraturan daerah (Perda) mengenai PAT sudah ada sejak lama. Namun, saat ini Pemkot Kupang baru saja menetapkan peraturan wali kota guna mengoptimalkan pemungutan pajak tersebut.

"Sebelumnya Dinas Pertambangan dan Energi dalam Perda tersebut ditunjuk sebagai pelaksana. Namun, setelah dinas tersebut dilikuidasi sekitar 2017 lalu diambil alih oleh Pemprov NTT, sehingga Perda tentang pajak daerah belum optimal berjalan," ujar Ari, dikutip pada Minggu (16/1/2022).

Baca Juga: UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Ari mengatakan Pemkot Kupang akan berkoordinasi dengan BPK RI sekaligus Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT sebelum memungut pajak ini. Pasalnya izin pengelolaan air tanah dikeluarkan DPMPTSP NTT.

Dengan demikian, jumlah pasti dari sumur bor yang menjadi objek PAT dapat dipastikan berdasarkan data DPMPTSP NTT. Bila tidak ada kendala, PAT diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan pajak baru bagi Pemkot Kupang. Saat ini, Pemkot Kupang belum memasukkan jenis pajak tersebut dalam APBD.

Untuk mendukung pengenaan PAT, Pemkot Kupang berencana menyediakan watermeter bagi semua wajib pajak yang mengajukan izin sumur bor. Rencananya, pembelian watermeter akan dilakukan pada 2022.

Baca Juga: Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

"Nanti kita pasang alat ukur jadi air yang keluar akan tercatat," ujar Ari, seperti dilansir nttonlinenow.com.

Khusus penggunaan air tanah untuk kebutuhan pribadi dan rumah tangga, Ari menjamin tidak ada pengenaan PAT. Pengenaan PAT hanya dilakukan terhadap penggunaan air tanah untuk tujuah bisnis. (kaw)

Baca Juga: Gali Data Lapangan, AR Sampaikan SP2DK ke Alamat Wajib Pajak
Topik : Kota Kupang, pajak air tanah, PAT, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Mei 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemprov Tawarkan Diskon Sanksi Pajak Kendaraan, Begini Persyaratannya

Kamis, 12 Mei 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA TABANAN

Catat! SP2DK Tak Dibalas, Petugas Pajak Bisa Datang Minta Klarifikasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Asyik! Samsat Keliling Kini Buka Sampai Malam

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus