Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Siapkan Skema Pensiun untuk PPPK

A+
A-
28
A+
A-
28
Pemerintah Siapkan Skema Pensiun untuk PPPK

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB bersiap mengikuti apel pagi di Kantor Gubernur NTB di Mataram, NTB, Senin (28/12/2020). Pemerintah tengah menyiapkan skema pensiun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan skema pensiun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan PPPK termasuk aparatur sipil negara yang perlu memperoleh uang pensiun. Sayangnya, UU ASN tidak mengatur mengatur mengenai skema dana pensiun untuk PPPK.

"Tapi bukan berarti tidak boleh didesain tata cara untuk mendapatkan pensiun bagi PPPK ini," katanya melalui konferensi video, Selasa (5/1/2021).

Baca Juga: Asyik.., Pensiunan Juga Dapat Keringanan PBB

Bima mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BKN, dan PT Taspen tengah merumuskan skema asuransi pensiun untuk PPPK. Nantinya, PT Taspen yang akan menyiapkan skema dana pensiun tersebut.

Menurutnya, penyiapan skema dana pensiun tersebut menjadi upaya pemerintah memberikan kesejahteraan yang baik kepada PPPK. Dengan demikian, PPPK tidak hanya memperoleh gaji, melainkan juga perlindungan pascakerja atau pensiun selayaknya ASN.

Bima menegaskan formasi PPPK tidak berbeda banyak dengan PNS karena sama-sama ASN. Menurutnya, kekhawatiran formasi PPPK akan menjadi pegawai kelas dua di birokrasi juga tidak benar.

Baca Juga: Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Mulai Mei-Juni 2021

Bersamaan dengan persiapan skema pensiun PPPK, pemerintah juga akan mengubah skema pensiun PNS, dari saat ini pay as you go menjadi fully funded.

Skema pay as you go mengharuskan PNS membayar iuran dengan nominal tertentu yang kecil. Walaupun terasa lebih 'pasti' bagi PNS, Bima menilai uang pensiun yang diterima juga tidak terlalu besar.

Sementara jika menggunakan skema fully funded, besaran iuran pensiunan PNS akan dihitung berdasarkan persentase tertentu atas pendapatan atau take home pay. Dalam hal ini, PNS dan pemerintah akan "patungan" sehingga dana pensiun yang nantinya diterima juga akan lebih besar.

Baca Juga: Aturan Uang Pensiun Bebas Pajak Bakal Direvisi

Pemerintah tengah menyusun payung hukum perubahan skema dana pensiun PNS itu dalam bentuk peraturan pemerintah. "Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama peraturan pemerintah ini bisa segera dilaksanakan," ujarnya. (Bsi)

Topik : pensiun, PPPK, Badan Kepegawaian Negara
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 16 Desember 2020 | 17:56 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Rabu, 16 Desember 2020 | 14:48 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Selasa, 15 Desember 2020 | 19:30 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Selasa, 15 Desember 2020 | 10:40 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 18:14 WIB
CUKAI (10)
Kamis, 22 April 2021 | 17:57 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Kamis, 22 April 2021 | 17:37 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 17:15 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL