Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Perpanjang Masa Berlaku Relaksasi Tarif PPN Properti

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Perpanjang Masa Berlaku Relaksasi Tarif PPN Properti

Ilustrasi. (DDTCNews)

BUDAPEST, DDTCNews – Pemerintah Hongaria akan memperpanjang relaksasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) khusus untuk sektor properti hingga 2022 dengan tarif sebesar 5% dari tarif umum sebesar 27%.

Perdana Menteri (PM) Viktor Orban mengatakan pemerintah mempertahankan tarif PPN 5% untuk kegiatan properti seperti pembangunan rumah untuk izin pembangunan yang didapat sebelum 31 Desember 2022.

"Itu [kebijakan khusus PPN 5%] merupakan elemen kunci dari program pembangunan rumah baru," katanya dikutip Kamis (8/10/2020).

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Orban menambahkan kebijakan pemerintah masih akan tetap berada di jalur relaksasi fiskal. Menurutnya, kabinet sepakat memberikan kebijakan keringanan beban pajak untuk proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, lanjutnya, keputusan tersebut sejalan dengan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan perlindungan ekonomi nasional. Dia berharap masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan proses adaptasi baru secara bertahap.

"Saya tidak mengharapkan masyarakat untuk terus menerus berada dalam kondisi pembatasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari," tutur Orban seperti dilansir hungarytoday.hu.

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Untuk diketahui, tarif PPN khusus sektor konstruksi properti merupakan pembaruan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada 2018. Saat pertama kali diteken, tarif khusus PPN sektor properti sebesar 5% berlaku sampai dengan 31 Desember 2023

Kebijakan PPN 5% untuk sektor properti tersebut juga berlaku untuk pembangunan atau penjualan hunian baru yang memiliki izin bangunan yang terbit paling lambat pada 1 November 2018.

Akibat pandemi Covid-19, pemerintah melakukan relaksasi dengan memperpanjang tarif khusus untuk pembangunan rumah dengan tanggal izin terbit maksimal 31 Desember 2022. (rig)

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Topik : hongaria, tarif pajak, sektor properti, pajak pertambahan nilai PPN, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim