Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pemerintah Kucurkan Jaminan Kredit Korporasi Padat Karya

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Kucurkan Jaminan Kredit Korporasi Padat Karya

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akhirnya resmi meluncurkan program jaminan kredit untuk korporasi dengan nilai total Rp100 triliun hingga 2021.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jaminan kredit untuk korporasi diberikan dengan kisaran Rp10 miliar hingga Rp1 triliun. Jaminan kredit akan diberikan melalui Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

"Diharapkan semua jadi bisa menyalurkan untuk restrukturisasi sehingga ekonomi Indonesia dan sektor korporasi bisa kembali pada posisi semula," katanya dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama untuk program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya, Rabu (29/7/2020).

Baca Juga: FIFA U-20 World Cup 2021, Jokowi Minta Menkeu Berikan Fasilitasi Pajak

Airlangga mengatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.72 Tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp53,57 triliun pada tahun ini sebagai pembiayaan korporasi. Fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi tersebut diberikan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.

Pelaku usaha korporasi yang dijamin ini tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM. Penjaminan juga tidak termasuk untuk korporasi dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60% dari kredit. Namun, untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin bisa mencapai 80% dari kredit.

Baca Juga: Implementasi NLE Bisa Pangkas Biaya Logistik, Ini Hitungan Sri Mulyani

Sektor prioritas tersebut antara lain pariwisata termasuk hotel dan restoran, otomotif, garmen dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, serta sektor usaha lainnya yang memenuhi kriteria terdampak pandemi sangat berat.

Pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100% atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50% untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dengan total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah memperluas fungsi LPEI dari yang semula hanya mendukung pembiayaan ekspor, kini diperluas untuk yang industri substitusi impor. PII yang semula hanya memberikan penjaminan infrastruktur, sekarang desain ulang agar bisa menjadi second layer dari guarantee atau loss limit untuk sektor korporasi padat karya.

Baca Juga: Beleid Baru! Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemenkeu Direvisi

"Ini bisa menimbulkan optimisme terhadap kegiatan karena modal kerja berarti perusahaannya survive dan mulai bergerak lagi untuk bisa melakukan aktivitas ekonominya," ujarnya.

Pemerintah juga telah menunjuk 15 perbankan yang akan memanfaatkan fasilitas penjaminan pemerintah tersebut, yakni BCA, Bank Danamon, Bank DBS, Bank HSBC, dan Bank ICBC. Ada pula Bank Maybank, Bank Resona Perdania, Bank Standard Chartered, Bank UOB, Bank DKI, serta Bank MUFG. Selain itu, ada empat bank anggota Himbara, yakni Bank Mandiri,BNI, BRI, dan BTN. (kaw)

Baca Juga: Resesi Tak Terhindarkan, Ekonomi Diproyeksi Pulih Total pada 2023
Topik : penjaminan kredit, kredit, padat karya, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, pemulihan ekonomi nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rizki Zakariya

Kamis, 30 Juli 2020 | 08:24 WIB
#MariBicara langkah Pemerintah dalam memberikan fasilitas penjaminan patut diapresiasi. Namun, amat disayangkan tidak menyasar pada perusahaan BUMN. Padahal BUMN merupakan salah satu penopang pemasukan negara, terdampak Covid-19, dan sahamnya dikuasai juga oleh pihak luar (non-Pemerintah). Sehingga ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Minggu, 20 September 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 September 2020 | 09:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 19 September 2020 | 06:01 WIB
PPN LAYANAN DIGITAL
Jum'at, 18 September 2020 | 13:45 WIB
PMK 127/2020
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK