BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan terus mengevaluasi efektivitas kawasan ekonomi khusus (KEK) dalam menarik investasi.
Asisten Deputi Fiskal Kemenko Perekonomian Gunawan Pribadi mengatakan setiap KEK memiliki progres pembangunan dan pengelolaan yang berbeda. Untuk itu, evaluasi dan perbaikan diperlukan untuk memastikan KEK tetap efektif menarik investasi dan meningkatkan daya saing.
"Pemerintah terus evaluasi dan perbaiki agar KEK dapat menarik investasi dan meningkatkan daya saing sehingga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," katanya, dikutip pada Rabu (25/1/2023).
Gunawan menuturkan Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus 2021 mencatat KEK telah berhasil mengundang 179 pelaku usaha dengan realisasi investasi sebesar Rp76,75 triliun. Kehadiran KEK juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 28.984 orang.
Pada 2021, pemerintah juga melaksanakan evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan KEK. Dari evaluasi terhadap 19 KEK yang ada, sebanyak 4 KEK dinilai telah berjalan secara optimal.
Namun, masih terdapat 4 KEK yang belum optimal, 6 KEK memerlukan perhatian khusus, 4 KEK merupakan pembangunan baru, serta 1 KEK dicabut karena tidak ada perkembangan.
Pemerintah mengembangkan KEK untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing. Kawasan tersebut juga menyediakan insentif berupa tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk.
Laporan Belanja Perpajakan 2021 mencatat belanja perpajakan yang timbul akibat tax holiday di KEK diestimasikan senilai Rp0 pada 2021 dan diproyeksikan tetap senilai Rp0 pada 2022.
Pemerintah akan memberikan insentif berupa tax holiday selama 10 tahun pajak kepada investor yang menanamkan modal senilai Rp100 miliar di KEK.
Kemudian, nilai pajak yang tidak terpungut akibat insentif tax allowance pada 2021 diestimasikan hanya senilai Rp11 miliar dan diproyeksikan tidak berubah pada 2022.
Kepada investor di KEK, pemerintah menawarkan insentif berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal. (rig)
