Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Pemerintah Didesak Kenakan Pajak Tambahan terhadap Perusahaan Energi

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Didesak Kenakan Pajak Tambahan terhadap Perusahaan Energi

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Partai Buruh mendesak penerapan pajak tambahan atau windfall tax pada perusahaan energi guna menahan laju kenaikan tagihan gas dan listrik rumah tangga menjadi GBP200 atau sekitar Rp3,9 juta.

Anggota Partai Buruh Rachel Reeves mengatakan Inggris tengah mengalami kenaikan harga energi yang signifikan. Dia menilai kenaikan harga energi sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan pemerintah dalam mengatur kebijakan energi.

“Ada beberapa kenaikan tagihan energi yang cukup mengejutkan untuk rumah tangga. Masalahnya adalah sebagian besar dari ini disebabkan oleh pemerintah yang terlambat lebih dari satu dekade dalam mengambil kebijakan,” tuturnya, Senin (10/1/2022).

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Badan Perdagangan Energi Inggris memperkirakan tagihan rumah tangga akan melonjak hingga 50% pada April 2022. Hal ini dapat membuat rata-rata rumah tangga membayar sekitar GBP700 atau setara dengan Rp13,64 juta lebih banyak setiap tahunnya.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, Partai Buruh berinisiatif dengan mendesak pemerintah untuk menerapkan windfall tax terhadap produsen minyak dan gas. Partai Konservatif juga sebelumnya telah menyerukan hal yang sama.

Selain mendesak penerapan windfall tax, Partai Buruh juga berencana mengajukan proposal kepada pemerintah untuk menghapus PPN atas biaya energi domestik selama satu tahun yang dapat dimulai pada April 2022.

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan langkah-langkah untuk mengatasi kenaikan biaya energi tengah dikaji. Namun, ia tidak berencana untuk menerapkan pemotongan PPN pada tagihan energi domestik.

“Pemotongan PPN akan menjadi alat yang terlalu tumpul, karena akan memengaruhi semua rumah tangga, termasuk yang terkaya,” tuturnya seperti dilansir bbc.com.

Selanjutnya, Partai Buruh juga mengajukan proposal untuk meningkatkan warm house discount. Partai Buruh berharap pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan senilai GBP3,5 miliar untuk warm house discount.

Baca Juga: DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Untuk diketahui, warm house discount adalah skema diskon untuk rumah tangga dalam mengurangi biaya tagihan listrik selama musim dingin. Skema diskon ini hanya diberikan bagi penduduk dengan pendapatan rendah atau pensiunan. (vallen/rig)

Topik : inggris, windfall tax, perusahaan energi, biaya gas, biaya listrik, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Urgensi Adanya Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan di Daerah Ini Tunggak Pajak Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE