Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Ibu negara AS Jill Biden berpose untuk difoto bersama anggota militer dan keluarga mereka saat pertemuan di Pangkalan Gabungan Charleston di North Charleston, South Carolina, Amerika Serikat, Senin (25/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Randall Hill/HP/djo

WASHINGTON, D.C, DDTCNews – Pemerintah AS diminta menghapus praktik pink tax, pemajakan yang lebih tinggi terhadap produk tertentu berdasarkan perbedaan gender. Misalnya, tarif pajak yang lebih tinggi untuk seragam tentara perempuan dibanding laki-laki.

Desakan penghapusan pink tax ini datang dari dua senator AS, Maggie Hassan dan Joni Ernst. Keduanya, masing-masing berasal dari Demokrat dan Republik, mengajukan RUU yang menghapus klausul pemajakan yang lebih tinggi terhadap produk perempuan. Skema pajak ini membuat tentara perempuan membayar seragam lebih mahal ketimbang tentara laki-laki.

Hassan dan Ernst meyakini bahwa perlu ada keadilan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan, menurut mereka, tak seharusnya merogoh kocek lebih dalam ketimbang laki-laki untuk produk pakaian yang kurang lebih sama.

Baca Juga: UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

"Bukankah sangat aneh melihat para anggota militer wanita dipaksa untuk membayar lebih mahal untuk membeli seragam? Seragam itu juga pada akhirnya mereka gunakan untuk melayani negara ini," ungkap Maggie dikutip dari military.com, Selasa (26/10/2021).

RUU yang diajukan kedua senator ini akan mengevaluasi ulang biaya pembelian seragam bagi tentara, utamanya terkait jenis-jenis pakaian yang berbeda antara wanita dan pria. Maggie dan Joni juga menuntut kejelasan pengertian dari ‘uniquely military’.

Keduanya ingin Menteri Pertahanan membuat kriteria yang lebih konsisten untuk barang yang termasuk ke dalam uniquely military. Saat ini, kriteria untuk barang jenis tersebut terlalu umum. Barang uniquely military ini bahkan menjadi salah satu alasan tingginya biaya seragam.

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Maggie juga beralasan, jumlah tentara perempuan di AS lebih sedikit ketimbang laki-laki. Hal ini membuat faktor pembagi dari total biaya seragam lebih kecil sehingga biaya satuan seragam menjadi lebih besar bagi perempuan.

Sebagai gambaran, biaya seragam bagi tentara perempuan di AS menyentuh US$8.0000. Sementara untuk tentara laki-laki, biaya seragam hanya separuhnya, US$4.000.

Biaya ini di luar dari alokasi tunjangan yang diberikan oleh negara. Secara umum mereka hanya mendapatkan tunjangan $400. Lucunya, ujar Maggie, jumlah tunjangan tersebut diberikan sama besar bagi tentara laki-laki atau perempuan. (tradiva sandriana/sap)

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Topik : pajak internasional, pink tax, PPN, AS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:41 WIB
IHPS I/2021

BPK Temukan Permasalahan di Laporan Keuangan Bansos Kemensos

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:30 WIB
KPP PRATAMA TARAKAN

Awasi Serapan Belanja APBD, Petugas Pajak Terjun ke Lapangan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’