Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:47 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Agar Kaji Penerapan LVT

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Agar Kaji Penerapan LVT
Ilustrasi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah diminta mengkaji penerapan pajak atas nilai tanah (land value tax/ LVT), karena dianggap lebih tepat ketimbang menerapkan PBB atau BPHTB progresif, sebagai koreksi atas konsentrasi pemilikan tanah sekaligus alat redistribusi pendapatan guna mengatasi kesenjangan.

(Baca: Tahun Ini, Pajak Progresif Tanah Idle Bakal Diterapkan)

Kepala DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji menyatakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), juga Pajak Penghasilan (PPh) Final transaksi tanah yang berlaku selama ini jelas tidak efektif jika ditujukan untuk mengatasi kesenjangan tadi.

Baca Juga: Soal Pajak Progresif Tanah, Ini Respons Sri Mulyani

(Baca: Sofyan: Ada Kesenjangan, Perlu Reformasi)

“Jika PBB, BPHTB dan PPh Final penjualan tanah dibuat progresif untuk tanah yang tidak produktif, ini tidak ketemu dengan tujuan tadi. Malah bisa timbul masalah definisi, yang pada akhirnya menyulitkan pemajakan. Belum lagi ada perbedaan tarif yang memicu perencanaan pajak,” ujarnya dalam diskusi internal DDTC, Jakarta, Selasa (31/1).

Bawono menambahkan kesulitan lain juga akan ditemukan apabila pajak atas transaksi tanah ala Tobin Tax yang diterapkan. Sebab, berbeda dengan instrumen keuangan di mana Tobin Tax biasa diterapkan, tanah adalah kebutuhan dasar. Pengenaannya justru berpotensi meningkatkan harga, sehingga tidak efisien bagi ekonomi.

Baca Juga: Rencana Pengenaan Pajak Progresif Tanah Dibatalkan, Ada Apa?

Seperti diketahui, pekan lalu pemerintah melempar wacana untuk menerapkan pajak tanah yang bersifat progresif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, sampai saat ini masih belum jelas apa jenis pajak dan bentuk pemajakan yang akan diterapkan, termasuk dasar hukumnya.

Akan halnya LVT, menurut Bawono, hanya melihat nilai tanah tanpa memedulikan nilai bangunan atau pemanfaatan tanah. Karena itu, dengan tarifnya yang flat, LVT akan memberikan beban yang progresif ke pemilik tanah menganggur karena tidak ada manfaat atau penghasilan apapun dari tanah tersebut.

“Ilustrasinya, pada dua bidang tanah di lokasi yang sama, di atas tanah pertama dibangun gedung bertingkat, sedangkan yang lain kosong. Besaran LVT yang harus dibayarkan masing-masing pemilik tanah itu sama. Tapi bagi pemilik tanah kosong, LVT tentu terasa lebih berat,” paparnya.

Baca Juga: Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

(Baca: Pajak Tanah Idle Masih Dibahas, Belum Jadi Kebijakan)

Dengan cara kerja seperti itu, LVT akan mendorong alokasi pemanfaatan tanah yang lebih baik dan menghindari penumpukan tanah menganggur. Pada gilirannya, pemanfaatan tanah tersebut akan mengundang investasi, tenaga kerja, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. (Amu/Gfa)

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah
Topik : pajak tanah, pajak progresif tanah, land value tax, lvt
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 02 Februari 2017 | 16:47 WIB
PAJAK TANAH
Kamis, 02 Februari 2017 | 15:32 WIB
PAJAK TANAH
Kamis, 02 Februari 2017 | 12:10 WIB
KABUPATEN BERAU
Kamis, 02 Februari 2017 | 09:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Minggu, 24 Januari 2021 | 14:01 WIB
KOTA BLITAR
Minggu, 24 Januari 2021 | 13:01 WIB
RPP PERPAJAKAN CIPTA KERJA
Minggu, 24 Januari 2021 | 12:01 WIB
LHKPN 2020
Minggu, 24 Januari 2021 | 11:33 WIB
PODTAX
Minggu, 24 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 10:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 24 Januari 2021 | 09:01 WIB
KOTA TANGERANG
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Minggu, 24 Januari 2021 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL