SEWINDU DDTCNEWS
PMK 131/2022

Pemeriksa Pajak Diberhentikan dari Jabatannya? Bisa Diangkat Kembali

Redaksi DDTCNews
Selasa, 1 November 2022 | 18.34 WIB
Pemeriksa Pajak Diberhentikan dari Jabatannya? Bisa Diangkat Kembali

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional pemeriksa pajak dapat diangkat kembali.

Ketentuan pengangkatan kembali PNS ke dalam jabatan fungsional pemeriksa pajak itu telah diatur dalam Pasal 41 PMK 131/2022. Pengangkatan kembali bisa dilakukan jika alasan pemberhentian sebelumnya bukan pengunduran diri dan bukan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan.

“PNS yang diberhentikan … karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jabatan terakhir apabila tersedia LKJF,” bunyi Pasal 41 ayat (2) PMK 131/2022, dikutip pada Selasa (1/11/2022).

Lowongan kebutuhan jabatan fungsional (LKJF) adalah kebutuhan jabatan fungsional pemeriksa pajak yang belum terisi karena adanya pejabat fungsional yang diberhentikan, meninggal dunia, pensiun, dan adanya peningkatan volume beban kerja serta pembentukan organisasi kerja baru.

Adapun Pasal 40 ayat (2) huruf b—e memuat ketentuan penghentian pemeriksa pajak dari jabatannya karena diberhentikan sementara sebagai PNS; menjalani cuti di luar tanggungan negara; menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan; atau ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi. Simak ‘Jika Ini Terjadi, Pemeriksa Pajak Diberhentikan dari Jabatannya’.

Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pemeriksa pajak dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki. Kemudian, angka itu dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan selama diberhentikan.

Tambahan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas itu diberikan dalam hal pengangkatan kembali bagi pemeriksa pajak yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan/atau jabatan pengawas.

Tambahan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas diberikan secara proporsional sesuai masa penugasan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan/atau jabatan pengawas.

Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pemeriksa pajak diusulkan oleh pejabat yang berwenang (PyB) kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) paling lama 9 bulan sebelum batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
Facebook DDTC
Twitter DDTC
Line DDTC
WhatsApp DDTC
LinkedIn DDTC
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.