Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemekaran Usaha Tanpa Kena Pajak di Awal? Ini Kriterianya

A+
A-
7
A+
A-
7
Pemekaran Usaha Tanpa Kena Pajak di Awal? Ini Kriterianya

Ilustrasi. (thequinarysector.com)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merevisi ketentuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha.

Melalui PMK 56/2021, pemerintah memerinci dan menambah beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha untuk kepentingan penerapan aturan di bidang pajak pajak penghasilan.

“Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang pajak penghasilan, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka … pemekaran … usaha, setelah mendapatkan persetujuan direktur jenderal pajak,” bunyi penggalan Pasal 1 ayat (2) PMK tersebut.

Baca Juga: Tiga Jenis Pemekaran Usaha yang Tidak Dikenai Pajak Penghasilan

Adapun pemerintah memerinci tiga kelompok pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku. Pertama, pemisahan usaha 1 wajib badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 wajib pajak dalam negeri atau lebih.

Pemisahan dilakukan dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut. Langkah ini dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Adapun sesuai dengan PMK 56/2021, wajib pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha untuk kelompok pertama ini antara lain:

Baca Juga: Rencana Memperpanjang Periode Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Terpopuler
  • Wajib pajak yang belum go public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham;
  • Wajib pajak yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran usaha melakukan penawaran umum perdana saham;
  • Wajib pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah untuk menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Wajib pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran usaha mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500 miliar; atau
  • Wajib pajak badan usaha milik negara (BUMN) yang menerima tambahan penyertaan modal negara, sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait dengan pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN.

Kedua, pemisahan usaha 1 wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada 1 atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham.

Langkah ini dilakukan tanpa membentuk badan usaha baru, tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama, dan merupakan pemecahan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai (PPN).

Ketiga, suatu rangkaian tindakan untuk melakukan pemisahan usaha 2 atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham. Pemisahan dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban dari usaha yang dipisahkan dan menggabungkan usaha yang dipisahkan tersebut kepada 1 badan usaha tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Baca Juga: PMK Baru! Ini Cakupan Pengambilalihan Usaha yang Bisa Tidak Kena Pajak

Adapun wajib pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha sesuai dengan kelompok kedua dan ketiga antara lain:

  • Wajib pajak BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal negara, sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait dengan pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN; atau
  • Wajib pajak badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN dengan syarat:
  1. restrukturisasi dilakukan paling lama terhitung sejak awal tahun pajak 2021;
  2. pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta; dan
  3. restrukturisasi serta pengalihan harta telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN.

Dalam beleid terdahulu, yakni PMK 205/2018, hanya ditegaskan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku yaitu pemisahan satu wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 wajib pajak badan dalam negeri atau lebih.

Pemisahan itu, masih dalam beleid terdahulu, dilakukan dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi usaha yang lama.

Baca Juga: Apa Itu Nilai Buku dalam Pengalihan Harta?

Sebelumnya, pemerintah berharap penggunaan nilai buku buntuk kegiatan spin off diharapkan mampu mendorong equity financing. Dengan nilai buku, tidak ada pembayaran pajak capital gain di awal. (Simak wawancara khusus dengan Suahasil Nazara di Majalah InsideTax edisi ke-40).

Pasalnya, penggunaan nilai pasar akan menimbulkan selisih harga di atas harga buku sebagai keuntungan (goodwill) yang berdampak pada timbulnya pajak penghasilan atas transaksi tersebut. Sementara atas transaksi usaha dengan nilai buku tidak menyebabkan adanya goodwill. (kaw)

Baca Juga: Cara Mengajukan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha
Topik : PMK 56/2021, PMK 205/2018, PMK 52/2017, nilai buku, pemekaran usaha, spin off

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

purnomo

Rabu, 23 Juni 2021 | 16:02 WIB
dari perspektif "keadilan" aturan ini hanya utk WP "gede" dan "kakap". Dalam kasusu yg sama, utk WP "kecil" atau "menengah" opsi apa yang dpt dilakukan?
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax