UTANG PEMERINTAH

Pembiayaan Utang Hanya Terealisasi 29 Persen, Ini Kata Sri Mulyani

Muhamad Wildan | Senin, 27 November 2023 | 15:30 WIB
Pembiayaan Utang Hanya Terealisasi 29 Persen, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat Konferensi Pers Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal III 2023 dan Stimulus Fiskal di Jakarta, Senin (6/11/2023). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang hingga Oktober 2023 mencapai Rp203,6 triliun, atau 29,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023.

Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan utang terkontraksi hingga 59,9%. Pada Oktober tahun lalu, pembiayaan utang mencapai Rp507,3 triliun.

"Ini menunjukkan pengelolaan utang kita masih terjaga dengan baik dan hati-hati," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Senin (27/11/2023).

Baca Juga:
Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Secara lebih terperinci, realisasi utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) tercatat senilai Rp185,4 triliun atau 26% dari target. Realisasi utang SBN tersebut turun 62,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi utang dalam bentuk pinjaman tercatat Rp18,2 triliun, tumbuh 159,7% dibandingkan dengan realisasi pinjaman pada Oktober 2022 yang mencapai Rp7 triliun.

Menurut Sri Mulyani, penarikan utang dalam bentuk SBN yang menurun merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap kenaikan suku bunga dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:
Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

"Kita tahu bahwa higher for longer harus disikapi dengan pengelolaan yang lebih hati-hati. Issuance harus ditentukan secara situasional sehingga kita tidak terekspos dengan suku bunga yang melonjak sangat tinggi dan disertai dengan volatilitas nilai tukar," ujar Sri Mulyani.

Sejalan dengan rendahnya realisasi pembiayaan utang pada tahun ini, pemerintah juga menurunkan target pembiayaan utang pada APBN 2023 melalui Peraturan Presiden (Perpres) 75/2023.

Dalam perpres tersebut, target pembiayaan utang ditetapkan hanya senilai Rp421,21 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan target awal yang senilai Rp696,3 triliun. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah