Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pelaku Usaha Minta Pembayaran ke Hotel Bisa Jadi Pengurang Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Pelaku Usaha Minta Pembayaran ke Hotel Bisa Jadi Pengurang Pajak

Ilustrasi. Juru masak melayani tamu saat pembukaan kembali Hotel Atria di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (24/6/2020). Setelah tutup selama kurang lebih tiga bulan sejumlah hotel di wilayah Magelang mulai membuka layanan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 menyambut era normal baru. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan agar belanja masyarakat di hotel dapat dibiayakan dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Wakil Ketua Kadin Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi mengatakan kebijakan itu akan mendorong wajib pajak orang pribadi maupun badan ramai-ramai mendatangi hotel. Pada akhirnya, kunjungan itulah yang akan membantu pelaku usaha hotel bangkit dari tekanan yang ditimbulkan pandemi.

"Ini salah satu ide saja karena di luar negeri sudah dilakukan itu. Bagi masyarakat yang mau berlibur atau pengusaha melakukan kegiatan di hotel, ada pengurangan pajak,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi X DPR RI, Selasa (14/7/2020).

Baca Juga: Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu

Kosmian mengatakan stimulus berupa pengurangan penghasilan bruto tersebut bisa menimbulkan efek besar pada perekonomian di daerah. Selain membantu pelaku usaha hotel, ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata juga akan tumbuh kembali.

Menurutnya, insentif pajak berupa diskon 30% angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 belum cukup meringankan beban pelaku usaha. Demikian pula kebijakan pembebasan pajak hotel pada beberapa daerah unggulan pariwisata di Indonesia.

Kosmian memprediksi pemulihan sektor usaha pariwisata, termasuk perhotelan, membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk pulih dari tekanan pandemi. Pada 2020 saat pandemi melanda yang diikuti kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), okupansi hotel maksimum hanya 10%.

Baca Juga: Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang

Pada periode waktu tersebut, pelaku usaha hanya bisa berusaha untuk tetap bertahan, terutama untuk membayar kewajiban kredit di perbankan, overhead, dan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai stimulus,seperti stimulus pendanaan, buyout kamar hotel, hingga promosi.

Selain itu, masih dibutuhkan stimulus untuk membantu mengurangi biaya rutin dan overhead, mempermudah peraturan dan perizinan, serta mencegah penyebaran virus Corona di area hotel dan pariwisata.

Menurut hitung-hitungannya, stimulus dana yang dibutuhkan untuk industri pariwisata mencapai US$15 miliar dan Rp300 triliun. Dana US$15 miliar berasal dari potensi pendapatan yang hilang dari turis mancanegara, sedangkan Rp300 triliun berasal dari potensi pendapatan yang hilang dari turis domestik.

Baca Juga: PP Baru! Pemerintah Perinci Jenis Dokumen yang Bebas Meterai

Selanjutnya, 2021 menjadi masa pemulihan sektor usaha pariwisata dari pandemi. Pada periode ini, okupansi masih sekitar 25% yang didominasi turis domestik. "Di sini kita masih membutuhkan stimulus untuk untuk bangkit lagi," ujarnya.

Adapun pada 2022, saat vaksin diprediksi telah ditemukan dan pengobatan pasien virus Corona berjalan optimal, kunjungan turis mancanegara akan mulai pulih. Agenda-agenda pertemuan, konvensi, hingga pameran juga mulai digelar. Okupansi hotel akan berkisar 40%.

Pada periode inilah, menurut Kosmian, para pelaku usaha baru bisa mulai membayar utang-utangnya. "Setelah itu, pada 2023, sektor pariwisata akan fully recovered seperti kondisi sebelum pandemi Covid," katanya. (kaw)

Baca Juga: Sektor Penerima Insentif Pajak 2022 Masih Digodok, Ini Kisi-Kisinya

Topik : hotel, penghasilan bruto, biaya pajak, pajak penghasilan, insentif, virus Corona

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Kamis, 20 Januari 2022 | 17:30 WIB
MOLDOVA

Masih Status Darurat Covid-19, Keringanan PPN Diperpanjang

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Kejar Tunggakan Rp433 Miliar, Program Pemutihan Pajak Diadakan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:07 WIB
EDUKASI PAJAK

Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam