Berita
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali

A+
A-
2
A+
A-
2
Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali

SETELAH Mahkamah Agung memberikan putusan peninjauan kembali, terdapat tata cara atau pedoman lebih lanjut terkait pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam hal ini, pelaksanaan putusan merupakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan putusan-putusan di ranah pajak, termasuk di antaranya putusan peninjauan kembali.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ/2014 tentang Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali (SE-41/2014).

Baca Juga: Upaya Hukum Gugatan dalam Sengketa Pajak Daerah

Berdasarkan Bagian E Angka 1 huruf f SE-41/2014, putusan peninjauan kembali merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh dirjen pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

Dalam ranah peradilan pajak, amar putusan peninjauan kembali atau bunyi putusan terhadap permohonan peninjauan kembali dapat berupa:

  1. mengabulkan atau mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali;
  2. mengabulkan sebagian permohonan peninjauan kembali;
  3. menolak permohonan peninjauan kembali;
  4. tidak dapat diterima;
  5. putusan sela/menangguhkan.

Sesuai Bagian E Angka 1 Huruf o SE-14/2014, Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk melaksanakan putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung agar putusan tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Baca Juga: Sengketa atas Koreksi HPP dan Perbedaan Penggunaan Kurs

Adapun pejabat yang berwenang dimaksud adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak (PKP) dikukuhkan atau tempat objek pajak diadministrasikan, dan/atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan putusan peninjauan kembali berdasarkan SE-14/2014 atau berdasarkan peraturan atau keputusan direktur jenderal pajak yang mengatur tentang pelimpahan wewenang.

Perlu diperhatikan juga, KPP yang menerima putusan peninjauan kembali harus meneliti terlebih dahulu untuk memastikan apakah putusan yang diterima merupakan wewenang dari KPP yang bersangkutan atau tidak.

Jika putusan yang diterima bukan merupakan wewenang KPP tersebut, maka dokumen asli atas salinan putusan tersebut diteruskan ke KPP atau unit kerja lain atau pejabat yang berwenang melaksanakan putusan, dalam jangka waktu tiga hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya putusan.

Baca Juga: Sengketa Biaya Sewa Fasilitas Ruangan dan Biaya Listrik

Namun, jika unit kerja lain yang menerima putusan peninjauan kembali tersebut, unit kerja yang bersangkutan akan melakukan prosedur atau tata cara yang sama dengan KPP.

Pelaksanaan Putusan PK atas Putusan Banding
PELAKSANAAN Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: amar putusan peninjauan kembali; amar dan jenis putusan banding yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali; dan pelaksanaan atas putusan banding sebelumnya.

Pelaksanaan putusan peninjauan kembali dimulai dengan penerbitan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak oleh Kepala KPP dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

Baca Juga: Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penerbitan SP2PK sebagai pelaksanaan putusan peninjauan kembali dapat menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah, kelebihan pembayaran pajak, atau nihil. Pajak yang masih harus dibayar bertambah berdasarkan putusan peninjauan kembali, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan merupakan dasar penagihan pajak yang ditagih sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila putusan peninjauan kembali menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal diterima putusan.

Selanjutnya, sesuai dengan SE-41/2014, dua hal berikut termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan putusan peninjauan kembali atas putusan banding, yaitu:

Baca Juga: Sengketa atas Utang yang Dianggap Penyerahan BKP

Pertama, Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP secara jabatan.

Penerbitan dilakukan berdasarkan usulan Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat PKP dikukuhkan atau tempat objek pajak diadministrasikan.

Ketentuan tersebut berlaku apabila surat ketetapan pajak yang terkait dengan penerbitan STP Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (1) UU KUP tersebut diajukan peninjauan kembali oleh DJP sebagai pemohon dengan amar mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau

Baca Juga: Mengapa Surat Paksa Bisa Sampai Diterbitkan? Ini Alasannya

Kedua, Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas STP Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP secara jabatan.

Penerbitan dilakukan berdasarkan usulan Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat PKP dikukuhkan atau tempat objek pajak diadministrasika.

Ketentuan tersebut berlaku apabila surat ketetapan pajak yang terkait dengan penerbitan STP Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (1) UU KUP tersebut diajukan peninjauan kembali oleh wajib pajak sebagai pemohon dengan amar mengabulkan sebagian atau seluruhnya.

Baca Juga: Sengketa Keabsahan Tanda Tangan Stempel dan Objek PPh Pasal 15

Adapun tata cara penanganan dan pelaksanaan putusan peninjauan kembali atas putusan banding ditetapkan dalam Lampiran X SE-41/2014. Selain itu, terdapat pula ketentuan mengena tata cara penanganan dan pelaksanaan putusan peninjauan kembali atas putusan gugatan.*

Topik : kelas pajak, peninjauan kembali, putusan peninjauan kembali, sengketa
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Senin, 28 September 2020 | 08:05 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 11:15 WIB
BELGIA
berita pilihan
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 12:01 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 10:01 WIB
BELANJA DAERAH