Perumusan Hukum Pajak yang Partisipatif Menjamin Akseptabilitas Publik

"Salah satu penyebab terjadinya sengketa adalah minimnya partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan merancang hukum pajak. Proses perumusan yang transparan dan partisipatif serta didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan ahli-ahli pajak akan menjamin output yang ideal dan mendapatkan akseptabilitas publik."

Founder DDTC Darussalam dalam artikel 'Arah Reformasi Pajak: Meningkatkan Penerimaan, Mengurangi Sengketa' yang dimuat dalam buku Menuju Ketangguhan Ekonomi: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia (Kompas, 2017).