Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

A+
A-
2
A+
A-
2
Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

Analis Kebijakan Muda Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Melani Dewi Astuti dalam webinar bertajuk Digital Taxation yang digelar Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), Kamis (5/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia belum memiliki rencana untuk menerapkan pajak transaksi elektronik (PTE) di tengah proses dalam mencapai konsensus atas pemajakan aktivitas ekonomi digital.

Analis Kebijakan Muda Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Melani Dewi Astuti mengatakan apabila Indonesia menerapkan PTE dan pada saat bersamaan konsensus global tercapai maka Indonesia harus mencabut ketentuan mengenai PTE tersebut.

"Ketika kita menerapkan, dengan adanya global agreement maka PTE yang adalah contoh unilateral measures-nya Indonesia harus dicabut," katanya dalam webinar bertajuk Digital Taxation yang digelar Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), Kamis (5/8/2021).

Baca Juga: Tak Ada Lagi Celah Hindari Petugas Pajak, Aset Kripto Harus Dilaporkan

Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen persetujuan 132 dari 139 negara anggota Inclusive Framework, negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan digital service tax (DST) atau aksi unilateral lainnya.

Negara-negara yang tergabung Inclusive Framework tersebut akan berkoordinasi untuk mengatur implementasi dari aturan perpajakan internasional yang dan mencabut DST serta pajak-pajak sejenis lainnya.

Menurut Melani, pengenaan PTE tidak bertentangan dengan P3B mengingat PTE adalah jenis pajak baru di luar rezim PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan atas net income atau penghasilan bersih, sedangkan PTE dikenakan atas turnover atau peredaran bruto.

Baca Juga: Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Apabila hendak diterapkan, sesungguhnya PTE dapat dikenakan atas perusahaan yang memenuhi kriteria significant economic presence atau kehadiran ekonomi signifikan pada Pasal 6 ayat (7) UU No. 2/2020.

Pada ayat tersebut, suatu usaha dipandang memiliki kehadiran ekonomi signifikan bila memenuhi telah memenuhi threshold peredaran bruto, penjualan, dan pengguna aktif di Indonesia pada jumlah tertentu.

Meski demikian, Indonesia masih belum menerapkan ketentuan ini karena Indonesia lebih memilih untuk menunggu tercapainya konsensus global atas pemajakan ekonomi digital.

Baca Juga: Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

"Kami belum menerapkan efektif karena pajak perekonomian digital ini awalnya mau tercapai konsensus pada akhir 2020, tetapi mundur karena AS belum setuju. Mundur Juli 2021, tetapi masih belum konsensus juga," ujar Melani. (rig)

Topik : pajak transaksi elektronik, PTE, kebijakan pajak, kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 11 Agustus 2021 | 22:09 WIB
Konsensus pajak digital oleh OECD dapat menjadi tolak ukur best practice secara internasional. Selain itu juga, pengenaan pajak digital harus didukung dengan kesiapan adminitrasi pajak, khususnya dalam mendeteksi penerimaan pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Jaga Kepatuhan WP dan Keadilan Pajak, Konsultan Punya Peran Penting

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:00 WIB
PAKISTAN

Kejar Penerimaan Negara, Pajak Isi Ulang Pulsa Naik Jadi 15 Persen

Kamis, 20 Januari 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pulihkan Sektor UMKM, Plafon KUR 2022 Naik Jadi Rp373 Triliun

Kamis, 20 Januari 2022 | 10:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Soroti Dana Simpanan Pemda di Bank yang Masih Tinggi

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi