Pajak Karbon Bakal Diterapkan untuk Mengantisipasi CBAM Uni Eropa

HANOI, DDTCNews - Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam mengusulkan penerapan pajak karbon. Kebijakan tersebut dirancang untuk memitigasi rencana implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa.

Wakil Direktur Perubahan Iklim Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Mai Kim Lien mengatakan CBAM akan membuat produk asal negara dengan emisi karbon tinggi makin sulit menembus pasar Uni Eropa. Selain itu, lanjutnya, pengenaan pajak karbon dapat menjadi bukti komitmen Vietnam mengatasi isu perubahan iklim.

"Alat penetapan harga karbon yang umum diterapkan saat ini adalah pajak karbon, sistem perdagangan kuota emisi gas rumah kaca, dan mekanisme kredit karbon," katanya, dikutip pada Senin (4/9/2023).

Lien mengatakan perubahan iklim telah menjadi tantangan terbesar bagi umat manusia. Perubahan iklim juga telah memengaruhi semua aspek ekonomi, politik, diplomasi, dan keamanan global.

Dia menjelaskan CBAM menjadi bagian dari upaya Uni Eropa menjadi kawasan pertama di dunia yang mencapai status bebas emisi pada 2050. Melalui CBAM, Uni Eropa ingin membatasi emisi pada barang yang masuk ke wilayahnya.

Uni Eropa berencana mengimplementasikan CBAM melalui pengenaan pajak atau bea masuk pada 2026. Pajak karbon pun bakal dikenakan untuk 5 jenis produk utama yakni produk besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Sebelum periode tersebut, CBAM akan menerima pelaporan soal jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbonnya.

Menurut Lien, produk andalan ekspor Vietnam dapat ikut terdampak oleh implementasi CBAM. Namun apabila perusahaan yang tinggi karbon sudah dikenakan pajak di dalam negeri, produk-produknya pun bisa lebih mudah masuk ke Uni Eropa.

"Sejalan dengan peta jalan untuk membangun dan mengoperasikan pasar karbon domestik, Perdana Menteri telah menugaskan kementerian untuk mengkaji peta jalan penerapan pajak karbon di Vietnam," ujarnya dilansir vietnamnews.vn.

Pemerintah Vietnam telah menggelar workshop untuk menghimpun masukan para ahli mengenai rencana pengenaan pajak karbon pada sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Soal tarif, para ahli menilai harus didasarkan pada jaminan kompensasi biaya, serta dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi Vietnam.

Tarif pajak yang rendah mungkin tidak efektif pengurangan emisi, tetapi pengenaan tarif yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. (sap)