Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Digital, DJP: Indonesia Terus Dorong Agar Ada Kesepakatan Global

A+
A-
2
A+
A-
2
Pajak Digital, DJP: Indonesia Terus Dorong Agar Ada Kesepakatan Global

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama dalam Tax Corner bertajuk Perkembangan Terkini Pemajakan Internasional atas Ekonomi Digital. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tetap optimistis konsensus global pemajakan ekonomi digital, yang berada di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tetap dapat tercapai meskipun harus mundur ke pertengahan 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menyampaikan optimisme tersebut saat memberi closing remarks pada acara Tax Corner bertajuk Perkembangan Terkini Pemajakan Internasional atas Ekonomi Digital.

“Narasumber dalam diskusi ini telah memberikan banyak pemaparan mengenai isu terkait dengan pajak internasional, terutama pajak digital. Sampai saat ini, pemerintah bersama dunia internasional terus berupaya mencari solusi dalam konteks konsensus global yang dimotori OECD,” ungkapnya, Jumat (30/10/2020)

Baca Juga: Pengusaha Elektronik Minta Insentif PPh Pasal 22 Impor Diperpanjang

OECD/G20 Inclusive framework on BEPS, sambung Hestu, terus bekerja keras untuk mencapai konsensus global. Menurutnya, apabila melihat lanskap perpajakan internasional dari 1980-an, OECD selalu berperan dan berhasil menelurkan kesepakatan global.

Untuk itu, dia optimistis formulasi pajak digital pasti dapat mencapai kesepakatan. Hestu menuturkan meski target tercapainya konsensus global mundur dari akhir 2020 menjadi pertengahan 2021, pemerintah akan terus mendorong agar konsensus global pajak digital benar-benar dapat tercapai.

“Kendati unified approach pilar pertama dan pilar kedua masih banyak PR (pekerjaan rumah), rumit, dan tidak mudah, tetapi kita harus tetap optimistis. Indonesia sebagai negara yang sangat berkepentingan atas pemajakan ekonomi digital akan terus mendorong dan berusaha agar terjadi kesepakatan global,” ujar Hestu.

Baca Juga: 2 Faktor Ini Bikin Kinerja Kepatuhan Formal 2020 Meningkat

Dalam kesempatan itu, Hestu juga menyampaikan apresiasinya terhadap Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang selalu mendukung DJP. Hestu menyebut KAPj IAI selama ini selalu berkolaborasi dengan baik bersama DJP dalam membahas serta mengkaji topik terkait dengan pajak.

Adapun acara ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Acara ini menghadirkan dua pembicara, yaitu Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dan Kepala Seksi Pertukaran Informasi I Direktorat Perpajakan Internasional DJP Arnaldo Purba. (kaw)

Baca Juga: Negara Ini Targetkan Jumlah Wajib Pajak Digital Capai 1.000
Topik : tax corner, IAI, KAPj, ekonomi digital, pajak digital, PMSE, Ditjen Pajak, DJP, OECD, PPh, PPN
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 18:39 WIB
konsensus global mengenai pajak dari Indonesia turut diapresiasi, sebagai negara dengan tingkat konsumsi tinggi, memang diperlukan pembaharuan UU PPh terkait pemajakan serta pendefinisian penghasilan WPLN yang tidak memenuhi bersyaratan BUT. Dengan konsensus global diharapkan terdapat perubahan terk ... Baca lebih lanjut

Cikal Restu Syiffawidiyana

Jum'at, 30 Oktober 2020 | 22:48 WIB
Indonesia sangat penting untuk terus mengikuti dan berpartisipasi dalam Konsensus global pajak digital untuk kepentingan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Penting sekali untuk terus beroptimstis dalam pelaksanaan ini. Karena mau bagaimanapun, menyesuaikan diri dengan berkembangan dan arus gl ... Baca lebih lanjut

Estu Kresnha

Jum'at, 30 Oktober 2020 | 21:02 WIB
Sebagai negara konsumen tentu Indonesia memiliki kepentingan di sektor pajak digital. Apresiasi untuk sikap pemerintah yang terud mendukung konsensus global.
1
artikel terkait
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:43 WIB
PER-23/PJ/2020
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 10:28 WIB
PMK 237/2020
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Minggu, 17 Januari 2021 | 06:01 WIB
DISTRIBUSI VAKSIN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 15:01 WIB
PORTUGAL
Sabtu, 16 Januari 2021 | 14:01 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 13:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI