Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pacu Penerimaan, Tarif PPh Orang Pribadi Tertinggi Naik Jadi 39 Persen

A+
A-
1
A+
A-
1
Pacu Penerimaan, Tarif PPh Orang Pribadi Tertinggi Naik Jadi 39 Persen

Ilustrasi. (DDTCNews)

WELLINGTON, DDTCNews – Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern resmi mematok tarif pajak penghasilan (PPh) tertinggi sebesar 39% untuk masyarakat berpenghasilan di atas NZ$180.000 atau setara dengan Rp1,8 miliar.

Menteri Keuangan Grant Robertson mengatakan kebijakan tersebut akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Selandia Baru. Menurutnya, kenaikan tarif PPh orang pribadi tersebut hanya akan berdampak pada sekitar 2% penduduk berpenghasilan tertinggi.

"Ini adalah ukuran yang seimbang tentang berbagi beban sehingga semua orang melakukan bagian mereka untuk membantu negara kita pulih kembali setelah berjuang melawan Covid-19," katanya, dikutip Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Robertson menuturkan pemerintah akan memanfaatkan tambahan penerimaan pajak dari kenaikan tarif PPh tersebut untuk menutup utang, sekaligus mendanai sektor kesehatan dan pendidikan. Tarif baru PPh tersebut akan mulai berlaku pada 1 April 2021.

Sementara itu, Menteri Pendapatan David Parker menambahkan pemerintah telah menyadari adanya potensi wajib pajak yang memilih melarikan diri dari tarif pajak baru itu. Umumnya, wajib pajak akan memakai skema perwalian agar penghasilannya terlihat lebih kecil.

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah telah mengantisipasi risiko dengan memperluas kewenangan otoritas pajak dalam mengumpulkan informasi perwalian. Menurutnya, pemerintah tidak akan segan untuk melakukan penindakan.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Atas Plastik dan Minuman Berpemanis Mundur Hingga 2023

"Jika perwalian digunakan hanya agar membayar tarif pajak lebih rendah, itu tidak adil bagi semua warga Selandia Baru yang membayar jumlah pajak dengan benar. Jika ada bukti perilaku seperti ini, kami akan menindaknya," ujar David seperti dilansir xinhuanet.com.

Untuk diketahui, kenaikan tarif PPh pada masyarakat dengan penghasilan tertinggi itu merupakan salah satu dari sejumlah janji kampanye Jacinda Ardern dalam memenangi pemilu periode kedua pemerintahannya.

Selandia Baru sebelumnya hanya memiliki empat layer tarif PPh orang pribadi yaitu 10,5%, 17,5%, 30%, dan 33%. Pungutan tarif PPh orang pribadi tersebut akan dikenakan berdasarkan nilai penghasilan wajib pajak yang diperoleh setiap tahun. (rig)

Baca Juga: Indonesia Siap Sambut Konsensus Pajak Global, DJP Siapkan Ini

Topik : selandia baru, pajak penghasilan, tarif PPh orang pribadi, tarif pajak progresif, pajak internasiona

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PENGHARGAAN NOBEL

Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:30 WIB
SPANYOL

Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB
JERMAN

Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Indeks Efektivitas Tinggi, DJP Pertahankan Penyuluhan Pajak Daring