Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Otoritas Pajak Malaysia Cabut Banding Perkara Pajak Anak Najib Razak

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Pajak Malaysia Cabut Banding Perkara Pajak Anak Najib Razak

Nooryana Najwa, putri Najib Razak mantan PM Malaysia. (foto: Koran Sulindo)

PUTRAJAYA, DDTCNews - Otoritas pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB) mencabut banding atas putusan pengadilan sehubungan dengan gugatan pajak yang diajukan kepada Nooryana Najwa, anak mantan perdana menteri Najib Razak.

Nooryana mengatakan kasus pajaknya telah selesai ketika IRB mencabut bandingnya. Menurutnya, IRB kini berpandangan beberapa aset yang dipersoalkan bukan berasal dari uang sang ayah, yang kini sedang bersengketa di pengadilan pajak.

"Mereka akhirnya sepakat bahwa uang hantaran, nafkah dari suami, dan rumah yang dibeli sepenuhnya oleh mertua saya menggunakan dana dari luar negeri yang tidak kena pajak," katanya melalui Instagram, dikutip pada Kamis (6/10/2022).

Baca Juga: Penyampaian SPT Digital Bertambah, Begini Kata Dirjen Pajak

Nooryana mengatakan telah menerima pemberitahuan penghentian banding dari pengadilan tinggi. Dia pun tidak ditarik biaya atas penghentian proses banding.

Sidang banding atas perkara pajaknya semula dijadwalkan digelar secara online pada Rabu, kemarin. Namun dia senang karena persoalan hukumnya telah selesai.

IRB mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Shah Alam pada 26 Agustus 2020 yang menolak permohonan mendapatkan ringkasan putusan terhadap Nooryana untuk menagih utang pajak senilai RM10,3 juta atau Rp33,76 miliar. Dalam hal ini, Nooryana diduga belum menyelesaikan kewajibannya membayar pajak penghasilan.

Baca Juga: Hingga Oktober 2022, Restitusi Pajak Sudah Capai Rp190,14 Triliun

Putusan ringkasan biasanya diberikan ketika pengadilan memutuskan suatu kasus yang diajukan secara tertulis, tanpa pengadilan penuh dan memanggil saksi.

Dilansir straitstimes.com, kasus pajak Nooryana bermula pada 24 Juli 2019, ketika pemerintah melalui IRB mengajukan gugatan ke pengadilan. IRB menuduh Nooryana gagal menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi sebagaimana diatur dalam Bagian 77 UU Pajak Penghasilan 1967 untuk tahun pajak 2011 hingga 2017.

Dalam penyelidikannya, IRB menyatakan Nooryana belum membayar pajak penghasilan yang terutang senilai sekitar RM10,3 juta. (sap)

Baca Juga: Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, penegakan hukum, utang pajak, SPT, PPh orang pribadi, Malaysia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 November 2022 | 12:00 WIB
INGGRIS

Inggris Resmi Naikkan Tarif Windfall Tax Migas, Berlaku Hingga 2028

Selasa, 22 November 2022 | 10:00 WIB
KPP PRATAMA LUWUK

Blokir Rekening, KPP Ini Langsung Terima Pelunasan Tunggakan Miliaran

Senin, 21 November 2022 | 17:53 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Kata DJP Soal Prepopulated Isian Kompensasi Kelebihan PPN

Senin, 21 November 2022 | 17:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Validasi Kebenaran Isian PPN Disetor di Muka, Ini Kata Ditjen Pajak

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya