Fokus
Literasi
Rabu, 12 Mei 2021 | 15:01 WIB
KAMUS PABEAN
Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 13:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Mei 2021 | 16:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Reportase
Perpajakan.id

Otoritas Pajak Desak Sektor Konstruksi Deklarasikan Penghasilan

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Pajak Desak Sektor Konstruksi Deklarasikan Penghasilan

Ilustrasi. (DDTCNews)

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) mendesak pelaku usaha konstruksi atau kontraktor untuk melaporkan penghasilan kena pajak mereka yang diprediksi menyentuh AU$172 miliar atau Rp1.886,7 triliun.

Asisten Komisaris ATO Peter Holt mengatakan otoritas menggunakan sistem pelaporan pembayaran kena pajak (taxable payments annual report/TPRS) untuk mengetahui besaran penghasilan para kontraktor.

Menurutnya, angka proyeksi penghasilan tersebut bersumber dari data pembayaran yang diterima kontraktor. "Lebih dari 158.000 bisnis kini telah melaporkan semua pembayaran yang dilakukan kepada kontraktor pada 2019-2020," katanya, dikutip Kamis (1/4/2021).

Baca Juga: Dukung Industri Game, Pemerintah Siapkan Diskon Pajak

Holt mengatakan pendataan tersebut bermula dari perkiraan lebih 60.000 pelaku bisnis Australia yang belum melaporkan TPAR periode 2019-2020. Bidang bisnis itu mulai dari sektor industri bangunan dan konstruksi, kebersihan, hingga jasa pengiriman barang.

Otoritas pun mencoba memanfaatkan laporan transaksi dari pengusaha yang bermitra dengan kontraktor. Laporan itu kemudian dianalisis menggunakan mesin canggih berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi pendapatan yang tidak dilaporkan.

Menurut Holt, ATO kemudian secara proaktif menghubungi kontraktor untuk memastikan mereka tidak lupa melaporkan penghasilannya melalui TPRS. ATO akan terus mendorong wajib pajak kontraktor melaporkan penghasilannya dan membayar pajak dengan benar.

Baca Juga: Ketimpangan Makin Parah, OECD Tekankan Pentingnya Pajak Warisan

"Jika kami menemukan ketidaksesuaian, langkah pertama kami adalah selalu menghubungi wajib pajak atau profesional pajak mereka untuk memastikan mereka telah melaporkan penghasilannya sepenuhnya," ujarnya seperti dilansir miragenews.com.

Holt menyebut ATO membangun TPRS agar kontraktor memiliki catatan penghasilan yang baik sehingga memudahkan ketika melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, ATO juga bisa memeriksa catatan pajak barang dan jasa (good and services tax/GST) menggunakan nomor izin usaha.

Pelaku usaha yang tak melaporkan penghasilan bisnisnya dinilai berkontribusi pada shadow economy. ATO menaksir usaha kecil yang beroperasi dalam shadow economy telah merugikan masyarakat lebih dari AU$6,7 miliar setiap tahun karena tidak membayar pajak. (rig)

Baca Juga: Minta Dana Bantuan, Pemerintah Revisi Kebijakan Pajak

Topik : australia, sektor konstruksi, pajak penghasilan, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 12 Mei 2021 | 15:01 WIB
KAMUS PABEAN
Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 13:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Mei 2021 | 12:01 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 12 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 12 Mei 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH