Otoritas Pajak Desak Sektor Konstruksi Deklarasikan Penghasilan

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) mendesak pelaku usaha konstruksi atau kontraktor untuk melaporkan penghasilan kena pajak mereka yang diprediksi menyentuh AU$172 miliar atau Rp1.886,7 triliun.

Asisten Komisaris ATO Peter Holt mengatakan otoritas menggunakan sistem pelaporan pembayaran kena pajak (taxable payments annual report/TPRS) untuk mengetahui besaran penghasilan para kontraktor.

Menurutnya, angka proyeksi penghasilan tersebut bersumber dari data pembayaran yang diterima kontraktor. "Lebih dari 158.000 bisnis kini telah melaporkan semua pembayaran yang dilakukan kepada kontraktor pada 2019-2020," katanya, dikutip Kamis (1/4/2021).

Holt mengatakan pendataan tersebut bermula dari perkiraan lebih 60.000 pelaku bisnis Australia yang belum melaporkan TPAR periode 2019-2020. Bidang bisnis itu mulai dari sektor industri bangunan dan konstruksi, kebersihan, hingga jasa pengiriman barang.

Otoritas pun mencoba memanfaatkan laporan transaksi dari pengusaha yang bermitra dengan kontraktor. Laporan itu kemudian dianalisis menggunakan mesin canggih berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi pendapatan yang tidak dilaporkan.

Menurut Holt, ATO kemudian secara proaktif menghubungi kontraktor untuk memastikan mereka tidak lupa melaporkan penghasilannya melalui TPRS. ATO akan terus mendorong wajib pajak kontraktor melaporkan penghasilannya dan membayar pajak dengan benar.

"Jika kami menemukan ketidaksesuaian, langkah pertama kami adalah selalu menghubungi wajib pajak atau profesional pajak mereka untuk memastikan mereka telah melaporkan penghasilannya sepenuhnya," ujarnya seperti dilansir miragenews.com.

Holt menyebut ATO membangun TPRS agar kontraktor memiliki catatan penghasilan yang baik sehingga memudahkan ketika melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, ATO juga bisa memeriksa catatan pajak barang dan jasa (good and services tax/GST) menggunakan nomor izin usaha.

Pelaku usaha yang tak melaporkan penghasilan bisnisnya dinilai berkontribusi pada shadow economy. ATO menaksir usaha kecil yang beroperasi dalam shadow economy telah merugikan masyarakat lebih dari AU$6,7 miliar setiap tahun karena tidak membayar pajak. (rig)