Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Otoritas Ini Sebut Perusahaan yang Tidak Patuh Pajak Bisa Ditutup

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Ini Sebut Perusahaan yang Tidak Patuh Pajak Bisa Ditutup

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Otoritas pajak Kamboja, General Department of Taxation (GDT) mengingatkan pelaku usaha agar lebih patuh melaksanakan setiap kewajiban pajaknya.

GDT baru-baru ini merilis peringatan baru kepada pelaku usaha agar membayar piutang pajak pada akhir tahun. Apabila imbauan tidak dipenuhi, wajib pajak akan menghadapi penutupan usaha sementara atau permanen serta konsekuensi hukum lainnya.

"Sebagian besar perusahaan sudah datang untuk membayar piutang pajak mereka dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, tetapi masih ada beberapa yang belum, meskipun telah beberapa kali dikirimkan surat," bunyi pernyataan GDT, dikutip pada Kamis (1/12/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

GDT menyatakan setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar dapat dikenakan sanksi.

Sanksi yang dijatuhkan tersebut bisa berupa penangguhan sementara atas pendaftaran perusahaan, transfer saham, atau transaksi properti; penangguhan kegiatan ekspor-impor terkait dengan bisnis atau tidak diberikan restitusi PPN dan kredit pajak; serta tindakan hukum lebih lanjut di pengadilan.

Otoritas juga bakal bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain yang diperlukan untuk menegakkan hukuman, termasuk Ditjen Bea dan Cukai (GDCE) dan bank sentral Kamboja.

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sementara itu, Dirjen Pajak Kong Vibol menegaskan GDT akan terus memperluas langkah reformasi yang telah berjalan untuk memodernisasi pelayanan dan pengumpulan pajak.

Menurutnya, langkah reformasi akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan negara.

"Modernisasi ini kami lakukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, membuat pembayaran pajak lebih transparan, dan menanamkan keyakinan uang tersebut benar-benar masuk ke kas negara," ujarnya seperti dilansir phnompenhpost.com.

Baca Juga: Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Dia menjelaskan langkah reformasi dilaksanakan dari sisi teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, dan tata kelola yang baik.

Hingga Oktober 2022, GDT telah mengumpulkan penerimaan senilai US$2,94 miliar atau sekitar Rp46,03 triliun, tumbuh 26,9% dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut juga setara dengan 104,48% dari target senilai US$2,82 miliar atau Rp44,06 triliun. (rig)

Baca Juga: WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamboja, pajak, pajak internasional, penegakan hukum, kepatuhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:55 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Umumkan 12 Nama CHA yang Lolos Seleksi Kesehatan, 2 Khusus Pajak

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jasa Angkutan Umum Darat yang Dapat Fasilitas Bebas PPN

Jum'at, 27 Januari 2023 | 10:13 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perhatian! Penghapusan Data STNK Dimulai, Warga Diminta Patuh Pajak

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai