Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Reportase
Perpajakan.id

Ombudsman Sebut Aturan Insentif Pajak untuk Litbang Perlu Direvisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Ombudsman Sebut Aturan Insentif Pajak untuk Litbang Perlu Direvisi

Ilustrasi. (DDTCNews)

CANBERRA, DDTCNews – Ombudsman Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Australia Kate Carnell menilai skema pemberian insentif pajak khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) pada usaha software perlu dipermudah.

Carnell menjelaskan skema pemberian insentif pajak yang berlaku saat ini terlalu rumit bagi usaha pengembangan software. Dia juga telah menyampaikan pandangannya tersebut kepada pemerintah federal.

"Persyaratan memperoleh insentif pajak litbang perlu diubah agar lebih jelas dan sederhana sehingga mereka [yang berhak mendapatkan insentif] bisa mengklaim skema insentif pajak tersebut," katanya, dikutip Selasa (12/1/2021).

Baca Juga: Ubah Aturan, Pemerintah Sederhanakan Tarif Pajak Judi

Carnell menilai skema insentif pajak yang mudah akan mendorong investasi dan pertumbuhan pada sektor litbang software. Dia menyebut 80% yang mengklaim insentif pajak tersebut berasal dari UKM, yang 48% di antaranya adalah industri pengembang software.

Namun demikian, UKM justru menjadi sasaran pemeriksaan dan audit Kantor Perpajakan Australia (Australian Taxation Office/ATO) belakangan ini, terutama UKM yang telah mengklaim insentif pajak beberapa tahun sebelumnya, tetapi uangnya telah habis.

Menurut Carnell, ATO sering kali meminta UKM yang tidak berhasil menjalankan litbangnya untuk mengembalikan uang insentif dan menjatuhkan hukuman berat.

Baca Juga: Baru Dilantik, Gubernur Ini Siap Beri Insentif untuk Pengusaha

"Hal ini berdampak buruk pada bisnis [pengembangan software] karena beberapa di antara mereka memilih menghentikan kegiatan litbang di Australia dan mengurangi staf litbang," ujarnya seperti dilansir crn.com.au.

Dia menambahkan pemerintah perlu memberikan perhatian besar pada bisnis pengembang software, salah satunya melalui insentif pajak yang tepat. Dia meyakini insentif pajak masih menjadi instrumen penting untuk mendukung iklim investasi pada bisnis tersebut.

Ombudsman UKM di Australia merupakan pegawai pemerintah independen yang dapat memberikan nasihat kepada pelaku usaha. Dia memiliki kewenangan legislatif untuk memengaruhi pembuat undang-undang secara efektif, sekaligus memastikan undang-undang dan peraturan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. (rig)

Baca Juga: Penerimaan PBB Tak Capai Target 3 Tahun, Penghapusan Denda Diberikan

Topik : australia, insentif pajak, kegiatan litbang, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:30 WIB
DOMINIKA
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:00 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Rabu, 03 Maret 2021 | 13:02 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 03 Maret 2021 | 12:30 WIB
UKRAINA
Rabu, 03 Maret 2021 | 12:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:45 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 10:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Rabu, 03 Maret 2021 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM