ADMINISTRASI PAJAK

NIK Sebagai NPWP, Pemerintah Siapkan Mitigasi Kebocoran Data WP

Muhamad Wildan | Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:00 WIB
NIK Sebagai NPWP, Pemerintah Siapkan Mitigasi Kebocoran Data WP

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan mitigasi guna mencegah potensi kebocoran data nomor induk kependudukan (NIK) ke pihak ketiga seiring dengan dimulainya penerapan penggunaan NIK sebagai NPWP.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan Ditjen Pajak (DJP) sudah bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengenai protokol penggunaan data.

"Kami membangun protokol. Siapa yang berhak melihat? Bagaimana caranya untuk masuk? Lalu, credential-nya seperti apa?," katanya, Rabu (10/8/2022).

Baca Juga:
Bangunan Seluas 205 m2 Dibangun Sendiri, WP Diminta Fiskus Bayar PPN

Selain membangun protokol penggunaan data, lanjut Iwan, DJP dan Ditjen Dukcapil bersama-sama memperkuat keamanan sistem teknologi informasinya masing-masing.

Menurut Iwan, sistem teknologi informasi DJP saat ini sudah tergolong aman khususnya sejak Indonesia berpartisipasi dalam pertukaran data keuangan melalui automatic exchange of information (AEOI).

Sebelum DJP bisa menerima data dan informasi keuangan melalui AEOI, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap keamanan sistem teknologi informasi DJP.

Baca Juga:
Riset Pajak Masih Dihadapkan Tantangan, Tapi Peluangnya Luas

"Kalau sistem IT secara security lemah, itu tidak dikasih. Sejak 2017-2018, kami sudah mendapatkan assessment dari OECD dan sudah disertifikasi ISO 27001," ujar Iwan.

Selain membangun protokol dan memperkuat keamanan sistem IT dari ancaman peretasan, sambung Iwan, hal terakhir yang perlu dibangun dalam mencegah kebocoran ialah membangun kesadaran terhadap keamanan data.

"Awareness kita bangun. Kalau bicara security ini ada teknologi, proses, dan juga human resource. Awareness ini kita harus bangun sama-sama," ujar Iwan.

Baca Juga:
Pengadilan Pajak Ajak Kuasa Hukum Daftar dan Bikin Akun e-Tax Court

NIK resmi digunakan sebagai NPWP sejak 14 Juli 2022 seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022. NIK resmi digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk.

Saat ini, NIK dan NPWP format 15 digit sama-sama masih bisa digunakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NIK mulai digunakan secara penuh untuk kepentingan administrasi pajak pada 1 Januari 2024. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 November 2023 | 16:33 WIB SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN IX

Riset Pajak Masih Dihadapkan Tantangan, Tapi Peluangnya Luas

Kamis, 30 November 2023 | 16:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Ajak Kuasa Hukum Daftar dan Bikin Akun e-Tax Court

Kamis, 30 November 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Target Penerimaan Bea pada Tahun Ini Dinaikkan, Begini Kata DJBC

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 November 2023 | 16:33 WIB SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN IX

Riset Pajak Masih Dihadapkan Tantangan, Tapi Peluangnya Luas

Kamis, 30 November 2023 | 16:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Ajak Kuasa Hukum Daftar dan Bikin Akun e-Tax Court

Kamis, 30 November 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Target Penerimaan Bea pada Tahun Ini Dinaikkan, Begini Kata DJBC

Kamis, 30 November 2023 | 15:46 WIB PEMILU 2024

Debat Capres-Cawapres Digelar 5 Kali, Ini Jadwal dari KPU

Kamis, 30 November 2023 | 15:29 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Debat Capres: Perlu Topik Cara Dapat Pendanaan, Termasuk Perpajakan

Kamis, 30 November 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP untuk ILAP dengan Data di Atas 1 Juta NPWP Dikebut

Kamis, 30 November 2023 | 14:30 WIB PENGADILAN PAJAK

e-Tax Court Bakal Ciptakan Putusan Pengadilan Pajak yang Konsisten

Kamis, 30 November 2023 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Pemerintah Ingin Standardisasi Tarif Pajak Hiburan untuk Bioskop

Kamis, 30 November 2023 | 13:30 WIB UJI MATERIIL

Uji Materiil Ditolak, MK: Sidang PK Tidak Perlu Dihadiri Para Pihak

Kamis, 30 November 2023 | 13:00 WIB PENGADILAN PAJAK

Ada e-Tax Court, Proses Administrasi Sengketa Hanya Butuh 106 Hari