Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Negeri Kangguru Revisi Aturan Keringanan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Negeri Kangguru Revisi Aturan Keringanan Pajak

CANBERRA, DDTCNews – Baru-baru ini Pemerintah Australia telah mengesahkan aturan terkait keringanan pajak terbaru yang dirancang untuk mendorong pengambilan risiko dan meningkatkan investasi pada perusahaan sebagai bentuk inovasi.

Kebijakan baru tersebut tertuang dalam the Treasury Laws Amendment (2017 Enterprise Incentives No.1) Bill 2017 yang diperkenalkan pada Kamis (30/3) lalu. Perubahan kebijakan ini merupakan bagian dari National Innovation and Agenda Science pemerintah.

Melalui aturan tersebut, pemerintah akan mereformasi ketentuan mengenai kerugian perusahaan untuk merelaksasi same business test (SBT). Pengujian ini dapat mencegah perusahaan dari mengklaim kerugian tahun lalu sebagai pengurang pajak ketika perusahaan telah mengubah bisnisnya,” ungkap pernyataan tertulis yang dirilis pemerintah.

Baca Juga: Telat Bayar Pajak, Kredit Usaha Siap-siap Bakal Dipersulit

Berdasarkan aturan yang ada saat ini, perusahaan berhak mengompensasikan kerugian tahun lalu untuk mengurangi penghasilan kena pajak, asalkan perusahaan dapat mempertahankan kepemilikan saham mayoritas dengan jumlah yang sama pada saat waktu kerugian terjadi sampai waktu yang digunakan dengan menggunakan continuity of ownership test (COT).

Apabila kepemilikan saham mayoritas telah berubah, maka kerugian tahun lalu masih dapat diakses jika perusahaan telah lolos dari uji SBT. SBT dapat memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kerugian dari tahun terakhir untuk mengurangi penghasilan kena pajak jika telah melakukan bisnis yang sama sejak tes COT gagal sampai perusahaan mengklaim kerugian tahun lalu.

Adapun, dalam aturan terbaru ini akan diperkenalkan uji bisnis serupa untuk memeriksa kerugian yang terjadi selama 2015-2016 dan pendapatan di tahun depan. Pengujian ini akan didasarkan pada berbagai faktor dan bertujuan agar lebih fleksibel, serta tidak rumit. Tidak hanya itu, ketentuan mengenai tidak adanya transaksi atau aktivitas bisnis baru dalam SBT juga akan dihapus.

Baca Juga: Rencana Kenaikan Pajak Gas Ditolak

Aturan tersebut juga mengubah ketentuan depresiasi aset tidak berwujud yang memungkinkan pemilik aset tidak berwujud yang saat ini menilai sendiri masa manfaat asetnya.

Seperti dilansir dari Tax-News, pemerintah menegaskan bahwa dengan adanya kebijakan keringanan pajak yang baru ini, perusahaan akan memperoleh manfaat yang semakin besar dengan memasukkan depresiasi yang akan menurunkan biaya investasi dalam sistem perhitungan pajak tersebut.

“Ketentuan ini akan berlaku untuk aset yang diperoleh sejak 1 Juli 2016,” ungkap pernyataan resmi pemerintah. (Gfa)

Baca Juga: Bisnis Melempem Karena Corona, Industri Hotel Minta Stimulus Fiskal

Melalui aturan tersebut, pemerintah akan mereformasi ketentuan mengenai kerugian perusahaan untuk merelaksasi same business test (SBT). Pengujian ini dapat mencegah perusahaan dari mengklaim kerugian tahun lalu sebagai pengurang pajak ketika perusahaan telah mengubah bisnisnya,” ungkap pernyataan tertulis yang dirilis pemerintah.

Baca Juga: Telat Bayar Pajak, Kredit Usaha Siap-siap Bakal Dipersulit

Berdasarkan aturan yang ada saat ini, perusahaan berhak mengompensasikan kerugian tahun lalu untuk mengurangi penghasilan kena pajak, asalkan perusahaan dapat mempertahankan kepemilikan saham mayoritas dengan jumlah yang sama pada saat waktu kerugian terjadi sampai waktu yang digunakan dengan menggunakan continuity of ownership test (COT).

Apabila kepemilikan saham mayoritas telah berubah, maka kerugian tahun lalu masih dapat diakses jika perusahaan telah lolos dari uji SBT. SBT dapat memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kerugian dari tahun terakhir untuk mengurangi penghasilan kena pajak jika telah melakukan bisnis yang sama sejak tes COT gagal sampai perusahaan mengklaim kerugian tahun lalu.

Adapun, dalam aturan terbaru ini akan diperkenalkan uji bisnis serupa untuk memeriksa kerugian yang terjadi selama 2015-2016 dan pendapatan di tahun depan. Pengujian ini akan didasarkan pada berbagai faktor dan bertujuan agar lebih fleksibel, serta tidak rumit. Tidak hanya itu, ketentuan mengenai tidak adanya transaksi atau aktivitas bisnis baru dalam SBT juga akan dihapus.

Baca Juga: Rencana Kenaikan Pajak Gas Ditolak

Aturan tersebut juga mengubah ketentuan depresiasi aset tidak berwujud yang memungkinkan pemilik aset tidak berwujud yang saat ini menilai sendiri masa manfaat asetnya.

Seperti dilansir dari Tax-News, pemerintah menegaskan bahwa dengan adanya kebijakan keringanan pajak yang baru ini, perusahaan akan memperoleh manfaat yang semakin besar dengan memasukkan depresiasi yang akan menurunkan biaya investasi dalam sistem perhitungan pajak tersebut.

“Ketentuan ini akan berlaku untuk aset yang diperoleh sejak 1 Juli 2016,” ungkap pernyataan resmi pemerintah. (Gfa)

Baca Juga: Bisnis Melempem Karena Corona, Industri Hotel Minta Stimulus Fiskal
Topik : berita pajak internasional, australia, keringanan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 25 September 2019 | 11:54 WIB
AUSTRALIA
Selasa, 24 September 2019 | 17:28 WIB
AUSTRALIA
Sabtu, 21 September 2019 | 19:10 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 18 September 2019 | 14:09 WIB
AUSTRALIA
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:55 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:43 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:33 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 11:53 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:54 WIB
REALISASI INVESTASI