Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Negara Ini Hadapi Ketidakpastian dalam Menerapkan Tarif Pajak Minimum

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Hadapi Ketidakpastian dalam Menerapkan Tarif Pajak Minimum

Ilustrasi.

AMSTERDAM, DDTCNews – Pemerintah Belanda diperkirakan akan menghadapi ketidakpastian, meski konsensus pajak perusahaan minimum global dapat dicapai pada tahun ini.

Pakar Ekonomi Perpajakan dari Erasmus School of Economics Peter Kavelaars menilai Pemerintah Belanda perlu melihat lebih dalam perihal dampak penerapan tarif minimum 15% bagi perusahaan multinasional.

Apalagi, lanjutnya, tarif PPh di Belanda lebih tinggi dari komitmen perjanjian internasional tersebut. Tarif minimum berlaku untuk perusahaan multinasional dengan omzet usaha lebih dari €750 juta per tahun. Selain itu, mekanisme dalam membayar pajak diatur berdasarkan lokasi nilai tambah diciptakan.

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

"Belanda sudah 25% dan jauh lebih tinggi dari yang tercantum dalam perjanjian. Memang benar ada perusahaan di Belanda yang membayar lebih sedikit, tetapi banyak dari mereka telah pergi karena aturan yang lebih ketat," katanya, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Kavelaars menjelaskan dengan adanya konsensus pajak internasional, proyeksi penerimaan maksimal mencapai angka €600 juta. Namun, biaya yang timbul dari perubahan lanskap perpajakan internasional juga tidak kalah tinggi yaitu hingga mencapai €700 juta.

Menurutnya, desain reformasi perpajakan internasional ditujukan pada korporasi digital besar seperti Google dan Facebook. Belanda bisa mendapatkan manfaat dengan pembayaran pajak atas bisnis yang dihasilkan dari konsumen domestik. Namun, estimasi nominal pembayaran masih belum jelas.

Baca Juga: Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

"Perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook menghasilkan omzet di Belanda tetapi membayar pajak di tempat lain. Belum jelas secara pasti berapa banyak yang akan dihasilkan. Jadi masih banyak ketidakpastian," tuturnya.

Kavelaars menambahkan perubahan lanskap perpajakan internasional pada saat ini membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan baru, khususnya untuk konsultan pajak. Asistensi konsultan akan bermanfaat bagi perusahaan melakukan navigasi pada era baru perpajakan internasional.

"Penasihat pajak harus membantu perusahaan menemukan jalan mereka dengan aturan baru. Selain itu, saya tidak mengharapkan perusahaan pergi dari Belanda," ujarnya seperti dilansir eur.nl. (rig)

Baca Juga: Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara



Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : belanda, tarif pajak minimum, perusahaan multinasional, OECD, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 18 September 2022 | 15:00 WIB
FILIPINA

Presiden Marcos Minta Kasus Penggelapan Pajaknya Dibuka Kembali

Minggu, 18 September 2022 | 13:30 WIB
PRANCIS

Kondisi Keuangan Negara Ini Tak Baik, Aturan Insentif Pajak Direvisi

Minggu, 18 September 2022 | 12:00 WIB
AUSTRALIA

Klub Olahraga Nirlaba di Negara Ini Bakal Dibebaskan dari Pajak

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'