Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Negara Ini Hadapi Ketidakpastian dalam Menerapkan Tarif Pajak Minimum

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Hadapi Ketidakpastian dalam Menerapkan Tarif Pajak Minimum

Ilustrasi.

AMSTERDAM, DDTCNews – Pemerintah Belanda diperkirakan akan menghadapi ketidakpastian, meski konsensus pajak perusahaan minimum global dapat dicapai pada tahun ini.

Pakar Ekonomi Perpajakan dari Erasmus School of Economics Peter Kavelaars menilai Pemerintah Belanda perlu melihat lebih dalam perihal dampak penerapan tarif minimum 15% bagi perusahaan multinasional.

Apalagi, lanjutnya, tarif PPh di Belanda lebih tinggi dari komitmen perjanjian internasional tersebut. Tarif minimum berlaku untuk perusahaan multinasional dengan omzet usaha lebih dari €750 juta per tahun. Selain itu, mekanisme dalam membayar pajak diatur berdasarkan lokasi nilai tambah diciptakan.

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

"Belanda sudah 25% dan jauh lebih tinggi dari yang tercantum dalam perjanjian. Memang benar ada perusahaan di Belanda yang membayar lebih sedikit, tetapi banyak dari mereka telah pergi karena aturan yang lebih ketat," katanya, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Kavelaars menjelaskan dengan adanya konsensus pajak internasional, proyeksi penerimaan maksimal mencapai angka €600 juta. Namun, biaya yang timbul dari perubahan lanskap perpajakan internasional juga tidak kalah tinggi yaitu hingga mencapai €700 juta.

Menurutnya, desain reformasi perpajakan internasional ditujukan pada korporasi digital besar seperti Google dan Facebook. Belanda bisa mendapatkan manfaat dengan pembayaran pajak atas bisnis yang dihasilkan dari konsumen domestik. Namun, estimasi nominal pembayaran masih belum jelas.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

"Perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook menghasilkan omzet di Belanda tetapi membayar pajak di tempat lain. Belum jelas secara pasti berapa banyak yang akan dihasilkan. Jadi masih banyak ketidakpastian," tuturnya.

Kavelaars menambahkan perubahan lanskap perpajakan internasional pada saat ini membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan baru, khususnya untuk konsultan pajak. Asistensi konsultan akan bermanfaat bagi perusahaan melakukan navigasi pada era baru perpajakan internasional.

"Penasihat pajak harus membantu perusahaan menemukan jalan mereka dengan aturan baru. Selain itu, saya tidak mengharapkan perusahaan pergi dari Belanda," ujarnya seperti dilansir eur.nl. (rig)

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu



Topik : belanda, tarif pajak minimum, perusahaan multinasional, OECD, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 09:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Kamis, 23 September 2021 | 08:47 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Jokowi: Inklusivitas Jadi Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah