Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Negara Ini Disarankan Ubah Kebijakan Pajak Warisan

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Disarankan Ubah Kebijakan Pajak Warisan

Salah satu jalan di Dublin, Irlandia. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan Pemerintah Irlandia perlu mengubah rezim pajak warisan agar makin efektif menekan kesenjangan sosial dan ekonomi. (Foto: Trover.com)

DUBLIN, DDTCNews - Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan Pemerintah Irlandia perlu mengubah rezim pajak warisan agar makin efektif menekan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Laporan yang dirilis pada pertengahan Mei 2021 itu menyatakan pajak warisan memainkan peran penting untuk meningkatkan pendapatan Irlandia. Kemudian, instrumen fiskal atas pemberian warisan juga bisa menjadi alat pemerintah mengatasi kesenjangan dalam struktur masyarakat.

"Warisan kemungkinan akan memperkuat konsentrasi kekayaan yang tidak adil di tangan orang dan keluarga yang lebih kaya," tulis laporan OECD dikutip pada Selasa (18/5/2021).

Baca Juga: Makin Banyak Warga yang Terkena Pajak Warisan

Konsentrasi akumulasi kekayaan pada keluarga kaya terlihat dari data OECD bahwa nilai warisan dan hadiah yang diterima rumah tangga terkaya di negara OECD 50 kali lipat lebih tinggi daripada warisan yang dilaporkan oleh 20% rumah tangga termiskin.

Nilai kekayaan berpotensi makin besar saat generasi baby boom makin tua dan mewariskan aset yang nilainya terus meningkat. Rumah tangga terkaya rata-rata memberikan warisan sebesar €156.376 atau setara Rp2,7 miliar.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan rata-rata nilai warisan oleh keluarga miskin negara anggota OECD sebesar €3.222 atau setara Rp56 juta. Laporan itu menyebutkan Irlandia merupakan salah satu negara yang memiliki kesenjangan regulasi pajak warisan yang signifikan.

Baca Juga: Tarif Pajak Minimum Global Penting Diterapkan, Ini Alasan OECD

Warisan yang diberikan keluarga dengan garis keturunan langsung memiliki ambang batas tidak kena pajak €335.000. Sementara itu, warisan dari kerabat dekat memiliki ambang batas €32.500 dan €16.250 untuk warisan yang diberikan oleh kerabat atau teman yang lebih jauh.

"OECD berpendapat bahwa ini [sistem pajak warisan Irlandia] harus dipersempit secara efektif. Sehingga dapat mengurangi tingkat pembebasan pajak bagi warisan yang diperoleh anak," terangnya.

Laporan tersebut merekomendasikan agar Irlandia mengurangi pengecualian dan keringanan pajak warisan. Hal ini menjadi kunci meningkatkan potensi peningkatan pendapatan negara dan menjamin kesetaraan pajak warisan dan hadiah antara keluarga kaya dan keluarga miskin.

Baca Juga: Soal Pajak Perusahaan Minimum, Prancis Minta Negara Ini Kooperatif

"Reformasi pajak warisan juga untuk mengatasi celah aturan yang menjadi fasilitas penghindaran pajak yang umumnya terbuka dilakukan oleh keluarga yang lebih kaya," ungkap laporan OECD dikutip dari irishtimes.com. (Bsi)

Topik : laporan OECD, pajak warisan, irlandia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Maret 2021 | 11:30 WIB
IRLANDIA

Genjot Bisnis Startup, Pemerintah Tawarkan Diskon Pajak

Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:58 WIB
UNI EROPA

Irlandia Cs Tolak Proposal Transparansi Perusahaan Multinasional di UE

Kamis, 25 Februari 2021 | 18:23 WIB
LAPORAN OECD

Pemerintah agar Aktif Cegah Pengelakan Pajak oleh Tenaga Profesional

Selasa, 16 Februari 2021 | 17:25 WIB
IRLANDIA

Ekspor Moncer, Penerimaan PPh Badan Kompensasi Penurunan PPN

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP