Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

A+
A-
4
A+
A-
4
Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Pemerintah Inggris resmi merevisi ketentuan fasilitas bebas pajak dan pengembalian PPN/VAT refund untuk pembelian barang oleh turis asing mulai 1 Januari 2021.

Melalui kebijakan tersebut fasilitas bebas pajak dan skema VAT refund akan berakhir pada 31 Desember 2020. Pengunjung internasional tidak lagi mendapatkan pengembalian PPN untuk barang yang dibeli di Inggris dan dibawa pulang.

"Bandara Inggris tidak lagi menawarkan barang bebas bea untuk produk mode, aksesoris dan kecantikan. Pengecualian bebas bea masih berlaku untuk produk alkohol dan tembakau," tulis keterangan resmi pemerintah dikutip Rabu (16/9/2020).

Baca Juga: Otoritas Ini Sebut Perusahaan yang Tidak Patuh Pajak Bisa Ditutup

Pengunjung internasional yang bukan berasal dari negara Uni Eropa masih bisa mendapatkan fasilitas bebas pajak apabila saat membeli di toko Inggris, barang tersebut kemudian langsung dikirimkan ke alamat di luar negeri.

Sementara itu, asosiasi produk premium asal Inggris, Walpole mengatakan kebijakan baru untuk barang bawaan pengunjung internasional menjadi hal yang tidak diinginkan oleh para pelaku usaha.

Pencabutan fasilitas bebas pajak dan VAT refund tersebut akan membuat Inggris menjadi satu-satunya negara di Eropa yang tidak menawarkan belanja bebas pajak bagi pengunjung internasional.

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Hal ini juga akan memengaruhi posisi London sebagai tujuan utama ritel global. Dengan kata lain, kebijakan tersebut akan membikin kerugian besar bagi pemilik toko barang premium karena kehilangan daya kompetitif.

"Pengunjung internasional sangat penting bagi pemulihan usaha untuk barang premium dan mewah di Inggris. Pemerintah seharusnya mendorong pengunjung kaya untuk datang," kata CEO Walpole Helen Brocklebank.

Menurut Brocklebank, sektor merek barang premium seperti Burberry, Johnstons of Elgin, Harrods, whisky Glenfiddich, dan Hendrick's Gin berkontribusi besar kepada perekonomian Inggris.

Baca Juga: DJP Ingatkan, PKP Bisa Dicabut Jika Tak Lapor SPT Masa PPN 3 Bulan

Setiap tahun, nilai tambah segmen usaha ini kepada perekonomian mencapai £48 miliar atau setara dengan Rp918 triliun. Nilai penjualan yang datang dari pengunjung internasional itu mencapai £4,5 miliar.

Saat ini, lanjut Brocklebank, sektor bisnis barang premium tengah berusaha bangkit karena terdampak pandemi virus Corona yang menggerus penjualan hingga 95%. Sektor ini juga menjadi sumber penghasilan bagi 160.000 orang.

"Kami bersama British Retail Consortium, Association of International Retail (AIR), dan kolega di pariwisata dan maskapai penerbangan Inggris menyatakan prihatin atas keputusan Kementerian Keuangan," tuturnya seperti dilansir Fashion United. (rig)

Baca Juga: DJP Beberkan Tambahan Penerimaan Pajak dari Implementasi UU HPP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inggris, vat refund, PPN, turis asing, sektor ritel, maskapai penerbangan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 09:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

7 Bulan Berlaku, Kenaikan PPN Tambah Rp43 Triliun ke Penerimaan Pajak

Kamis, 24 November 2022 | 14:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Sudah Tembus 97,5%, Sri Mulyani: Naik Luar Biasa

Kamis, 24 November 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SAMBAS

Petugas Pajak Mulai Gencar Sisir Pembangunan Rumah, Bawa Surat Imbauan

Kamis, 24 November 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Transaksi Ada Tapi Faktur Pajak Terlanjur Dibatalkan, Ini Solusinya

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut