Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

A+
A-
0
A+
A-
0
Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Pemerintah Inggris resmi merevisi ketentuan fasilitas bebas pajak dan pengembalian PPN/VAT refund untuk pembelian barang oleh turis asing mulai 1 Januari 2021.

Melalui kebijakan tersebut fasilitas bebas pajak dan skema VAT refund akan berakhir pada 31 Desember 2020. Pengunjung internasional tidak lagi mendapatkan pengembalian PPN untuk barang yang dibeli di Inggris dan dibawa pulang.

"Bandara Inggris tidak lagi menawarkan barang bebas bea untuk produk mode, aksesoris dan kecantikan. Pengecualian bebas bea masih berlaku untuk produk alkohol dan tembakau," tulis keterangan resmi pemerintah dikutip Rabu (16/9/2020).

Baca Juga: Brexit Berlaku, Negara Ini Tawarkan Status Residen untuk Warga Inggris

Pengunjung internasional yang bukan berasal dari negara Uni Eropa masih bisa mendapatkan fasilitas bebas pajak apabila saat membeli di toko Inggris, barang tersebut kemudian langsung dikirimkan ke alamat di luar negeri.

Sementara itu, asosiasi produk premium asal Inggris, Walpole mengatakan kebijakan baru untuk barang bawaan pengunjung internasional menjadi hal yang tidak diinginkan oleh para pelaku usaha.

Pencabutan fasilitas bebas pajak dan VAT refund tersebut akan membuat Inggris menjadi satu-satunya negara di Eropa yang tidak menawarkan belanja bebas pajak bagi pengunjung internasional.

Baca Juga: Mengukur Strategi Kebijakan India dalam Menangani Penghindaran Pajak

Hal ini juga akan memengaruhi posisi London sebagai tujuan utama ritel global. Dengan kata lain, kebijakan tersebut akan membikin kerugian besar bagi pemilik toko barang premium karena kehilangan daya kompetitif.

"Pengunjung internasional sangat penting bagi pemulihan usaha untuk barang premium dan mewah di Inggris. Pemerintah seharusnya mendorong pengunjung kaya untuk datang," kata CEO Walpole Helen Brocklebank.

Menurut Brocklebank, sektor merek barang premium seperti Burberry, Johnstons of Elgin, Harrods, whisky Glenfiddich, dan Hendrick's Gin berkontribusi besar kepada perekonomian Inggris.

Baca Juga: Pacu Setoran Pajak Penghasilan, Netflix Mulai Diincar Otoritas Pajak

Setiap tahun, nilai tambah segmen usaha ini kepada perekonomian mencapai £48 miliar atau setara dengan Rp918 triliun. Nilai penjualan yang datang dari pengunjung internasional itu mencapai £4,5 miliar.

Saat ini, lanjut Brocklebank, sektor bisnis barang premium tengah berusaha bangkit karena terdampak pandemi virus Corona yang menggerus penjualan hingga 95%. Sektor ini juga menjadi sumber penghasilan bagi 160.000 orang.

"Kami bersama British Retail Consortium, Association of International Retail (AIR), dan kolega di pariwisata dan maskapai penerbangan Inggris menyatakan prihatin atas keputusan Kementerian Keuangan," tuturnya seperti dilansir Fashion United. (rig)

Baca Juga: Cegah Penggelapan Pajak, Otoritas Fiskal Perketat Sejumlah Kebijakan

Topik : inggris, vat refund, PPN, turis asing, sektor ritel, maskapai penerbangan, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 19 Oktober 2020 | 12:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:06 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 10:27 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG