INGGRIS

Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

Redaksi DDTCNews | Rabu, 16 September 2020 | 11:04 WIB
Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Pemerintah Inggris resmi merevisi ketentuan fasilitas bebas pajak dan pengembalian PPN/VAT refund untuk pembelian barang oleh turis asing mulai 1 Januari 2021.

Melalui kebijakan tersebut fasilitas bebas pajak dan skema VAT refund akan berakhir pada 31 Desember 2020. Pengunjung internasional tidak lagi mendapatkan pengembalian PPN untuk barang yang dibeli di Inggris dan dibawa pulang.

"Bandara Inggris tidak lagi menawarkan barang bebas bea untuk produk mode, aksesoris dan kecantikan. Pengecualian bebas bea masih berlaku untuk produk alkohol dan tembakau," tulis keterangan resmi pemerintah dikutip Rabu (16/9/2020).

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Pengunjung internasional yang bukan berasal dari negara Uni Eropa masih bisa mendapatkan fasilitas bebas pajak apabila saat membeli di toko Inggris, barang tersebut kemudian langsung dikirimkan ke alamat di luar negeri.

Sementara itu, asosiasi produk premium asal Inggris, Walpole mengatakan kebijakan baru untuk barang bawaan pengunjung internasional menjadi hal yang tidak diinginkan oleh para pelaku usaha.

Pencabutan fasilitas bebas pajak dan VAT refund tersebut akan membuat Inggris menjadi satu-satunya negara di Eropa yang tidak menawarkan belanja bebas pajak bagi pengunjung internasional.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Hal ini juga akan memengaruhi posisi London sebagai tujuan utama ritel global. Dengan kata lain, kebijakan tersebut akan membikin kerugian besar bagi pemilik toko barang premium karena kehilangan daya kompetitif.

"Pengunjung internasional sangat penting bagi pemulihan usaha untuk barang premium dan mewah di Inggris. Pemerintah seharusnya mendorong pengunjung kaya untuk datang," kata CEO Walpole Helen Brocklebank.

Menurut Brocklebank, sektor merek barang premium seperti Burberry, Johnstons of Elgin, Harrods, whisky Glenfiddich, dan Hendrick's Gin berkontribusi besar kepada perekonomian Inggris.

Baca Juga:
World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Setiap tahun, nilai tambah segmen usaha ini kepada perekonomian mencapai £48 miliar atau setara dengan Rp918 triliun. Nilai penjualan yang datang dari pengunjung internasional itu mencapai £4,5 miliar.

Saat ini, lanjut Brocklebank, sektor bisnis barang premium tengah berusaha bangkit karena terdampak pandemi virus Corona yang menggerus penjualan hingga 95%. Sektor ini juga menjadi sumber penghasilan bagi 160.000 orang.

"Kami bersama British Retail Consortium, Association of International Retail (AIR), dan kolega di pariwisata dan maskapai penerbangan Inggris menyatakan prihatin atas keputusan Kementerian Keuangan," tuturnya seperti dilansir Fashion United. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:03 WIB KURS PAJAK 24 APRIL 2024 - 30 APRIL 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024