Berita
Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI
Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Data & Alat
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:11 WIB
UNIVERSITAS TRISAKTI
Selasa, 04 Oktober 2022 | 15:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 09:00 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Mudahkan Wajib Pajak, Apa Itu Pre-Populated Tax Return?

A+
A-
11
A+
A-
11
Mudahkan Wajib Pajak, Apa Itu Pre-Populated Tax Return?

DITJEN Pajak (DJP) terus berupaya melakukan inovasi untuk menyederhanakan proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penyederhanaan tersebut salah satunya melalui penerapan pre-populated tax return dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh).

Penerapan pre-populated tax return itu dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Kemudahan itu berupa terisinya penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja secara otomatis pada formulir SPT.

Ringkasnya, melalui sistem pre-poulated tax return, wajib pajak akan mendapat pop up atau notifikasi apabila terdapat data penghasilan yang telah terekam. Selanjutnya, wajib pajak diberikan pilihan untuk menggunakan data yang telah tersedia atau tidak.

Baca Juga: Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Data yang dimaksud di antaranya seperti penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan dan jumlah PPh yang telah dipotong. Apabila menggunakan data tersebut, wajib pajak cukup mengonfirmasi kebenarannya serta menambahkan data penghasilan lain (jika ada), harta, utang, serta informasi lain yang belum terisi.

Selain Indonesia, berbagai negara juga sudah menerapkan sistem pre-populated tax return ini. Sistem ini sering juga disebut sebagai pre-filled return, pre-completed return, atau pro-forma return. Lantas, sebenarnya, apa itu pre-populated tax return?

Definisi
MERUJUK publikasi Intra-European Organisation of Tax Administration/IOTA (2008), pre-filled return adalah layanan yang disediakan oleh otoritas pajak pada banyak negara untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengeklaim haknya.

Baca Juga: Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Layanan pre-filled return tersebut membuat sebagian informasi yang harus dilaporkan dalam SPT telah terisi. Wajib pajak hanya perlu meninjau informasi yang termuat, yaitu dengan memeriksa kebenaran informasi tersebut atau menambahkan detail yang kurang.

Sementara itu, IBFD International Tax Glossary (2015) mendefinisikan pre-populated tax return sebagai sistem pelaporan pajak dengan cara otoritas memasukan data wajib pajak menggunakan informasi dari pihak ketiga atau informasi yang sudah dimiliki.

Serupa dengan IBFD, OECD (2006) mendefinisikan pre-populated tax return sebagai sistem pelaporan dengan peran otoritas pajak sebagai pihak yang memasukkan informasi relevan wajib pajak. Informasi itu bersumber dari pihak ketiga serta sumber yang valid lainnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

Informasi yang bersumber dari pihak ketiga akan tersedia secara otomatis pada formulir laporan SPT wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak melakukan konfirmasi atas kesesuaian data dan informasi yang disediakan tersebut (OECD, 2006).

Adapun proses konfirmasi dan verifikasi atas kesesuaian data pre-populated bergantung pada kebijakan masing-masing negara. Pada umumnya, untuk konfirmasi, wajib pajak dapat melakukan koreksi secara langsung pada formulir yang tersedia. Skema ini diterapkan di Finlandia dan Australia.

Sementara itu, di Denmark, koreksi atas data pre-populated oleh wajib pajak harus melalui pengecekan dokumen pendukung oleh otoritas pajak (IBFD, 2015).

Baca Juga: Tagih Utang Pajak, KPP Sita Motor Sport Kawasaki Ninja

Menurut Highfield (2006), apabila ditinjau dari cakupan informasi yang dapat diakses dan diintegrasikan oleh otoritas pajak, pre-populated tax return dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu komprehensif dan parsial.

Program yang bersifat komprehensif umumnya telah memunculkan beragam informasi dalam pelaporan SPT wajib pajak, yaitu:

  • data dan informasi identitas wajib pajak;
  • jumlah dan sumber penghasilan utama wajib pajak;
  • transaksi jual beli aset atau investasi lainnya yang berimplikasi pada capital gain tax maupun pajak kekayaan (wealth tax);
  • pemotongan/pemungutan pajak yang telah diadministrasikan oleh pihak ketiga atau diestimasi dengan menggunakan rumus tertentu;
  • jumlah kredit pajak; dan
  • utang/pengembalian pajak berdasarkan informasi yang dapat diakses oleh otoritas pajak.

Sementara program yang bersifat parsial hanya mencakup salah satu atau sebagian dari informasi-informasi tersebut.

Baca Juga: Ekspor Melonjak, Restitusi Sektor Manufaktur dan Tambang Ikut Naik

Adapun pre-populated tax return umumnya digunakan untuk jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan baik untuk orang pribadi maupun badan. Namun demikian, program ini dapat juga digunakan untuk jenis pajak lainnya, seperti goods and services tax (Yustisia, 2018).

Pembahasan mengenai pre-populated tax return beserta efektifitas sistem tersebut dalam meningkatkan kepatuhan juga dapat disimak pada artikel analisis Menilik Gagasan Pre-Populated Tax Return yang ditulis oleh Senior Reseacher DDTC Dea Yustisia pada 2018. (kaw)

Baca Juga: KMK Baru! Ini Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Oktober 2022

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus, kamus pajak, pajak, administrasi pajak, SPT, pre-populated, pre-populated tax return

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:00 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Apa Saja Keuntungan Berkarier di Bidang Transfer Pricing? Cek di Sini

Selasa, 04 Oktober 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dunia Hadapi Krisis, Jokowi: Semua Negara Sekarang Rebutan Investasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 09:25 WIB
INGGRIS

Tenangkan Pasar, Inggris Batalkan Relaksasi Pajak untuk Orang Kaya

Selasa, 04 Oktober 2022 | 09:00 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Dies Natalis ke-41, Untirta Gelar Kuliah Umum & Teken MoU dengan DDTC

berita pilihan

Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai 2022 Bakal Tembus Rp300 Triliun

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA JOMBANG

Tagih Utang Pajak, KPP Sita Motor Sport Kawasaki Ninja

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekspor Melonjak, Restitusi Sektor Manufaktur dan Tambang Ikut Naik

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022

KMK Baru! Ini Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Oktober 2022

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:11 WIB
UNIVERSITAS TRISAKTI

Kanwil DJP Jakarta Barat dan Usakti Perpanjang Kerja Sama Tax Center

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tren Kenaikan Harga Komoditas, DJP Bakal Lakukan Dinamisasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 15:30 WIB
IHPS I/2022

BPK Sebut Insentif Pajak Rp15,3 Triliun Belum Dikelola secara Memadai