BERITA TERKINI
Tampilan pilihan modul dalam Layanan Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang ada di DJP Online.
JAKARTA, DDTCNews – Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, bagian dari insentif untuk penanganan pandemi Covid-19 sesuai PMK 28/2020, sudah bisa dilakukan secara elektronik melalui DJP Online.
Pengajuan secara online dimungkinkan setelah menu Layanan Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang ada di DJP Online juga menyediakan modul SKB PPh Pasal 22 dan SKB PPh Pasal 23 sesuai PMK 28/2020. Simak Infografis ‘Sederet Insentif Pajak untuk Industri Alat Kesehatan dan Pendukungnya’.
“Modul SKB PPh Pasal 22 (PMK 28/2020) digunakan untuk permohonan SKB PPh Pasal 22 sesuai PMK 28 Tahun 2020. Modul SKB PPh Pasal 23 (PMK 28/2020) digunakan untuk permohonan SKB PPh Pasal 23 sesuai PMK 28 Tahun 2020,” demikian penjelasan otoritas dalam laman DJP Online.
Saat DDTCNews mencoba memilih modul SKB PPh Pasal 22 (PMK 28/2020), sistem DJP langsung menampilkan Form Permohonan. Dalam form tersebut, ada isian nama, NPWP, dan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU).
Dalam form tersebut juga ada isian NPWP dan nama lawan transaksi. DJP juga mengingatkan lagi daftar barang kena pajak yang diperlukan dalam penanganan wabah Covid-19, seperti obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan/atau peralatan pendukung lainnya.
Hal yang sama juga terjadi ketika wajib pajak ingin mengajukan SKB PPh Pasal 23 (PMK 28/2020). Sistem DJP langsung menampilkan Form Permohonan. Dalam form tersebut, ada isian nama, NPWP, dan kode KLU.
Dalam form tersebut juga ada isian NPWP dan nama lawan transaksi. DJP juga mengingatkan daftar jasa kena pajak yang diperlukan dalam penanganan wabah Covid-19, seperti jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik, dan manajemen, jasa persewaan; dan/atau jasa pendukung lainnya.
Pada prinsipnya, pengajuan SKB PPh Pasal 22 dan SKP PPh Pasal 23 ini sama seperti pengajuan secara online atas sejumlah insentif yang ada di PMK 23/2020. Simak artikel ‘Wah, Pengajuan Insentif Pajak Gaji Karyawan Bisa Lewat DJP Online’. (kaw)
