Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menperin Bakal Ajukan Perpanjangan Insentif PPN Rumah

A+
A-
0
A+
A-
0
Menperin Bakal Ajukan Perpanjangan Insentif PPN Rumah

Foto udara kompleks perumahan subsidi di Bukit Medina, Desa Cimari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Minggu (30/5/2021). Berdasarkan hasil riset Indonesia Property Watch (IPW), penjualan rumah siap huni meningkat hingga 661 persen selama kuartal I/2021 sejak pemberlakuan Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 1 Maret 2021. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berencana mengajukan perpanjangan periode pemberian insentif PPN atas rumah ditanggung pemerintah (DTP), dari yang seharusnya berakhir Agustus 2021.

Agus mengatakan perpanjangan periode insentif akan membuat sektor industri properti pulih lebih cepat dari tekanan pandemi Covid-19. Adapun usulan perpanjangan insentif PPN rumah DTP datang dari Sekjen DPP Real Estate Indonesia (REI) Amran Nukman.

"Ini saya akan perjuangkan di tingkat pemerintah," katanya, Kamis (18/6/2021).

Baca Juga: KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Agus menjelaskan perpanjangan insentif pajak tidak hanya akan membantu pengembang perumahan, tetapi juga semua industri yang berhubungan dengan sektor properti. Kemenperin mencatat sekitar 174 jenis industri yang berhubungan dengan sektor properti seperti industri baja, semen, cat, mebel, dan alat rumah tangga. Selain itu, ada 350 industri kecil yang juga terkait, seperti kasur, sapu, dan alat dapur.

Menurut data REI, pemberian insentif PPN DTP telah membantu menaikkan penjualan rumah hingga 25%. REI pun meminta periode insentif diperpanjang dan obyek PPN DTP diperluas pada rumah inden, tidak hanya rumah stok yang saat ini berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2021, insentif PPN atas penyerahan unit rumah tapak dan rumah susun (rusun) DTP berlaku mulai 1 Maret 2021 hingga Agustus 2021. Insentif diberikan untuk mendukung pemulihan sektor properti.

Baca Juga: Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Insentif PPN DTP dengan diskon 100% diberikan penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, serta 50% untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Agus berjanji akan segera menyampaikan usulan perpanjangan periode insentif PPN DTP tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga: Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

"Kalau kami sudah berhasil memperpanjang PPnBM otomotif, saya kira ini juga suatu hal yang perlu kami perjuangkan," ujarnya. (rig)

Topik : insentif pajak, PPN, rumah, diskon pajak, menperin agus, REI, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Bakal Ambil Alih Penyaluran BLT Dana Desa

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:11 WIB
PERMENAKER 16/2021

Menaker Ida Terbitkan Aturan Baru Soal Subsidi Gaji, Ini Perinciannya

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun