Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Memahami Perbedaan Metodologi Interpretasi

0
0

DAMPAK langsung praktik perdagangan dan bisnis global menuntut otoritas pajak dan external advisor memahami bagaimana penerapan hukum pajak di negara lain. Untuk memberikan konsultasi yang efektif, otoritas pajak maupun konsultan eksternal harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum pajak.

Tidak diragukan lagi, konsultan itu juga harus memahami bagaimana menjelaskan hukum pajak dan bagaimana interpretasinya di negara lain. Hukum yang tertulis pada umumnya bersifat kaku dan tidak mengikuti perkembangan dinamika bisnis. Jika demikian, ketentuan perpajakan yang selalu berkembang mengharuskan para profesional pajak terus mengupdate pengetahuan mereka.

Buku berjudul 'Legal Interpretation of Tax Law' yang disunting Robert F. van Brederode & Rick Krever ini memberikan gambaran umum mengenai perbandingan metodologi interpretatif yang diterapkan dalam hukum pajak di suatu negara. Penjelasan pada setiap bab yang dibagi ke dalam beberapa negara, dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur perpajakan dengan menyajikannya dalam studi komparatif dari sebelas negara.

Baca Juga: BP2D Malang Rilis Buku 44 Jurus Inovasi Pajak Daerah

Beberapa negara yang dipilih itu antara lain Australia, Brazil, Tiongkok, Uni Eropa, Jerman, Italia, Hong Kong, Rusia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Pada dasarnya, negara-negara tersebut merupakan perwakilan dari 5 benua dan memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dalam menginterpretasikan hukum pajak pada masing-masing negara.

Pada bagian awal buku yang dirilis Kluwer Law International, Belanda, tahun 2014 ini, Anda dapat membandingkan metode interpretatif yang akan diterapkan dalam suatu hukum pajak. Hal tersebut juga terkait dengan dampak dari bukti pendukung (external sources) yang akan memengaruhi pertimbangan pengadilan dalam menginterpretasikan hukum pajak.

Contoh bukti pendukung yang dimaksud seperti explanatory memoranda, peraturan administratif, jurisprudensi hukum (judicial precedents), putusan pengadilan dari negara lain, perdebatan di parlemen (legislative debates), serta panduan dari OECD (OECD Guidelines dan Commentary).

Baca Juga: Standar Pembuktian dalam Sengketa Pajak

Buku yang menjadi koleksi DDTC Library ini pantas dibaca baik oleh para praktisi pajak maupun akademisi yang selalu ingin memperbarui pengetahuannya dan menajamkan insting mereka dalam menafsirkan hukum pajak. Wawasan yang ditawarkan buku ini akan memudahkan Anda memahami bagaimana hukum pajak umum diterapkan.

Walaupun begitu, ketentuan pajak tertentu di berbagai negara akan sangat berguna bagi Anda untuk diterapkan dalam berbagai jenis transaksi cross-border maupun dalam investasi. Penyajian penulisan pun terasa sangat menarik dengan menyajikan interpretasi hukum di bidang pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan pajak penghasilan badan. (Bsi)

Baca Juga: Asas Preferensi dalam Perpajakan

Buku berjudul 'Legal Interpretation of Tax Law' yang disunting Robert F. van Brederode & Rick Krever ini memberikan gambaran umum mengenai perbandingan metodologi interpretatif yang diterapkan dalam hukum pajak di suatu negara. Penjelasan pada setiap bab yang dibagi ke dalam beberapa negara, dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur perpajakan dengan menyajikannya dalam studi komparatif dari sebelas negara.

Baca Juga: BP2D Malang Rilis Buku 44 Jurus Inovasi Pajak Daerah

Beberapa negara yang dipilih itu antara lain Australia, Brazil, Tiongkok, Uni Eropa, Jerman, Italia, Hong Kong, Rusia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Pada dasarnya, negara-negara tersebut merupakan perwakilan dari 5 benua dan memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dalam menginterpretasikan hukum pajak pada masing-masing negara.

Pada bagian awal buku yang dirilis Kluwer Law International, Belanda, tahun 2014 ini, Anda dapat membandingkan metode interpretatif yang akan diterapkan dalam suatu hukum pajak. Hal tersebut juga terkait dengan dampak dari bukti pendukung (external sources) yang akan memengaruhi pertimbangan pengadilan dalam menginterpretasikan hukum pajak.

Contoh bukti pendukung yang dimaksud seperti explanatory memoranda, peraturan administratif, jurisprudensi hukum (judicial precedents), putusan pengadilan dari negara lain, perdebatan di parlemen (legislative debates), serta panduan dari OECD (OECD Guidelines dan Commentary).

Baca Juga: Standar Pembuktian dalam Sengketa Pajak

Buku yang menjadi koleksi DDTC Library ini pantas dibaca baik oleh para praktisi pajak maupun akademisi yang selalu ingin memperbarui pengetahuannya dan menajamkan insting mereka dalam menafsirkan hukum pajak. Wawasan yang ditawarkan buku ini akan memudahkan Anda memahami bagaimana hukum pajak umum diterapkan.

Walaupun begitu, ketentuan pajak tertentu di berbagai negara akan sangat berguna bagi Anda untuk diterapkan dalam berbagai jenis transaksi cross-border maupun dalam investasi. Penyajian penulisan pun terasa sangat menarik dengan menyajikan interpretasi hukum di bidang pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan pajak penghasilan badan. (Bsi)

Baca Juga: Asas Preferensi dalam Perpajakan
Topik : buku pajak, interpretasi hukum, hukum pajak
artikel terkait
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:51 WIB
INOVASI ORGANISASI
Jum'at, 15 Februari 2019 | 21:12 WIB
PAJAK GLOBAL
Selasa, 27 Februari 2018 | 13:21 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 28 Januari 2019 | 11:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 08 November 2016 | 09:37 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 15 Februari 2019 | 21:12 WIB
PAJAK GLOBAL
Rabu, 31 Mei 2017 | 11:07 WIB
PAJAK PERTAMBANGAN
Senin, 23 Oktober 2017 | 16:42 WIB
AMNESTI PAJAK
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:51 WIB
INOVASI ORGANISASI
Selasa, 29 November 2016 | 14:30 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 18:59 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 17 Oktober 2016 | 13:15 WIB
PAJAK DIGITAL
Jum'at, 20 Juli 2018 | 15:35 WIB
KETIMPANGAN PAJAK
Senin, 30 Juli 2018 | 17:25 WIB
TRANSFER PRICING