Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Melihat Skema Baru Pemungutan PPN Transaksi e-Commerce di Uni Eropa

A+
A-
138
A+
A-
138
Melihat Skema Baru Pemungutan PPN Transaksi e-Commerce di Uni Eropa

PERKEMBANGAN transaksi jual beli melalui e-commerce memicu adanya perubahan dari sisi perpajakan. Salah satu perubahan itu terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN).

Salah satu perubahan ketentuan PPN e-commerce diulas Patrick Wille dalam artikel berjudul New VAT Rules on E-Commerce. Artikel tersebut menjelaskan tentang skema baru pemungutan PPN atas ekonomi digital bagi negara anggota Uni Eropa.

Dalam rencana awal, peraturan PPN baru atas e-commerce tersebut akan diimplementasikan pada 1 Januari 2021. Namun demikian, adanya pandemi covid-19 menyebabkan rencana itu molor dan baru mulai berlaku pada 1 Juli 2021.

Baca Juga: 'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Penulis menganalisis tiga perubahan dasar dalam peraturan PPN e-commerce yang baru, khususnya bagi negara anggota Uni Eropa.

Pertama, tidak ada lagi jumlah ambang batas yang terpisah karena jumlah ambang batas untuk penjualan online antarsesama negara anggota Uni Eropa akan dibatalkan. Uni Eropa telah memberlakukan ambang batas baru, yaitu senilai €10.000.

Kedua, pembebasan PPN impor atas pengiriman barang komersial yang masuk ke Uni Eropa dengan nilai sampai dengan €22 akan dihapuskan. Semua pengiriman barang impor ke negara anggota Uni Eropa akan dikenakan PPN impor tanpa ada pembatasan nilai impornya.

Baca Juga: Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Ketiga, terbentuknya portal electronic one-stop shop (OSS) yang baru untuk aktivitas penjualan lintas yurisdiksi atau negara anggota Uni Eropa. Dengan adanya portal ini, perusahaan e-commerce bertanggung jawab atas pembayaran PPN terkait dengan produk yang dijual melalui platfrom.

OSS akan menjadi wadah yang terintegrasi untuk pemenuhan kewajiban PPN e-commerce yang dibayar konsumen akhir. OSS akan mengidentifikasi jumlah PPN terutang atas barang dan jasa yang dijual secara online kepada konsumen di seluruh anggota Uni Eropa.

Begitu juga dengan skema mini one-stop shop (MOSS) yang sebelumnya sudah berlaku akan digabung ke dalam sistem OSS baru. Dengan adanya OSS, sistem MOSS menjadi lebih sederhana karena pendaftaran PPN dapat dilakukan pada satu negara anggota Uni Eropa saja.

Baca Juga: Jatah Insentif Pajak Menipis, Sri Mulyani: Perencanaan Akurat

Selain aturan PPN, ketentuan bea cukai untuk pengiriman e-commerce juga akan berubah mulai 1 Juli 2021. Salah satu perubahannya adalah pada sistem pernyataan impor elektronik yang diperlukan untuk semua pengiriman barang dengan nilai hingga €150.

Skema impor ini diatur dalam sistem import one-stop shop (IOSS). Melalui registrasi IOSS, otoritas pajak Uni Eropa akan mengidentifikasi barang atau jasa yang masuk dari negara ketiga melalui nomor identifikasi yang terdaftar dalam IOSS untuk menagih PPN impor.

IOSS dapat mempermudah barang yang diimpor lolos clearance di kepabeanan. Namun, penggunaan IOSS sendiri bersifat opsional. Apabila IOSS tidak digunakan, penjual atau perusahaan e-commerce akan memungut PPN dari konsumen sebelum mengirim barang dan menyetor langsung ke pihak berwenang.

Baca Juga: Isu Terpopuler: PPh Final CV UMKM Berakhir dan DJP Terjunkan Pegawai

Bagi pengusaha kena pajak yang tidak didirikan di Uni Eropa atau negara ketiga yang tidak mempunyai mutual assistance agreement atas PPN impor dengan Uni Eropa, perlu menunjuk perantara untuk dapat menggunakan skema impor dalam IOSS.

Skema impor dalam sistem IOSS baru ini dinilai dapat mengurangi beban administrasi PPN perusahaan e-commerce. Selain itu, cara ini juga dapat menyederhanakan proses dan menciptakan transparansi bagi konsumen serta membantu memastikan prosedur kepabeanan berlangsung secara efisien.

Hingga saat ini, aspek yang kendala atas transaksi penjualan online adalah sulitnya menentukan pihak yang menangung beban pajak akhir. Terlebih, pembayaran PPN yang bernilai kecil sering dijadikan celah kecurangan sehingga dapat mengurangi penerimaan negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

Peraturan baru ini diharapkan dapat memodernisasi dan menyederhanakan skema pemungutan PPN. Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat menciptakan keadilan bagi setiap pelaku usaha e-commerce yang berada di luar dan di dalam negara anggota Uni Eropa.

Artikel ini cocok bagi pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha, hingga pemerhati pajak yang ingin mengetahui skema pemungutan PPN e-commerce di Uni Eropa. Beberapa skema yang ada di Uni Eropa juga bisa dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan di Indonesia. Terlebih, Indonesia sudah mulai memungut PPN produk digital luar negeri dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, HUT DDTC, PPN, e-commerce

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 12:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pagu Insentif Pajak Mau Habis, DJP Klaim Masih Cukup

Selasa, 21 September 2021 | 11:00 WIB
INDIA

Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 12:30 WIB
ESTONIA

Obesitas Jadi Ancaman Serius, Negara Ini Bakal Pungut Pajak Gula

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah