BERITA TERKINI
Ilustrasi. (Getty Images)
KEMENTERIAN Keuangan baru saja merilis beleid terkait tax allowance yang salah satu poinnya adalah mempertegas persyaratan dan tata cara penggantian aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan tersebut. Pada saat yang bersamaan, otoritas juga berencana merevisi ketentuan tax holiday.
Otoritas fiskal menegaskan APBN 2020 akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap adaptif menghadapi risiko perekonomian, setelah dinamika ketidakpastian ekonomi maupun politik pada 2019. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan insentif baik tax allowance maupun tax holiday.
Lantas, sebenarnya apa itu tax allowance dan tax holiday? Apa perbedaanya?
Secara umum, tax allowance adalah fasilitas pajak yang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan di bidang-bidang usaha daerah.
Sementara itu, David Holland dan Richard J. Vann (1998) mendefinisikan tax allowance atau investment allowance sebagai bentuk keringanan pajak yang didasarkan pada nilai pengeluaran atas investasi yang memenuhi kualifikasi. Definisi lebih terperinci dapat disimak pada artikel ‘Memahami Pengertian Tax Allowance’.
Sementara, tax holiday adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
Sementara itu, menurut David Holland dan Richard J. Van (1998), tax holiday adalah pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan yang baru dibangun pada sebuah negara dalam periode tertentu. Definisi tax holiday secara terperinci telah diulas pada artikel ‘Apa itu Tax Holiday?’.
Perbedaan
PADA dasarnya tax allowance dan tax holiday sama-sama merupakan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah untuk menstimulus investasi. Namun, pihak yang menerima, bentuk fasilitas yang diberikan, hingga ketentuan untuk mendapatkan kedua fasilitas tersebut berbeda.
1. Pihak yang Mendapatkan
Tax allowance diberikan kepada wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada kegiatan usaha utama, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada di bidang usaha tertentu dan bidang usaha tertentu di daerah tertentu.
Merujuk pada lampiran Peraturan Pemerintah No.78/2019, saat ini terdapat 166 bidang usaha tertentu dan 17 bidang usaha tertentu yang terletak di daerah tertentu yang dapat mengajukan diri untuk memperoleh fasilitas tax allowance.
Sementara itu, tax holiday diberikan kepada WP badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir. Adapun yang dimaksud dengan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Merujuk pada PMK 150/PMK.010/2018, terdapat 18 industri yang termasuk dalam industri pionir, diantaranya industri logam dasar hulu, industri komponen utama kapal, kereta api, pesawat terbang dan aktivitas penunjang aktivitas dirgantara.
2. Ketentuan
WP badan yang ingin mengajukan tax allowance harus memenuhi kriteria tertentu yang meliputi tiga hal, yaitu memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau memiliki kandungan lokal yang tinggi.
Sementara itu, WP badan yang ingin memperoleh tax holiday harus memenuhi lima kriteria, yaitu merupakan industri pionir, berstatus sebagai badan hukum Indonesia, merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau penolakan pengurangan pajak penghasilan badan.
Lalu, mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal senilai Rp100 miliar dan memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal. Adapun berdasarkan PMK No.169/PMK.010/2015 besarnya perbandingan utang dan modal ditetapkan paling tinggi 4:1.
3. Bentuk Fasilitas yang Diberikan
Tax allowance memberikan 4 fasilitas pajak bagi WP yang memenuhi ketentuan. Pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud untuk kegiatan usaha utama.
Kedua, penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud. Ketiga, tarif PPh 10% atau lebih rendah berdasarkan tax treaty atas dividen yang dibayarkan kepada WP luar negeri selain bentuk usaha tetap. Keempat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
Sementara itu, fasilitas yang ditawarkan tax holiday berupa pengurangan tarif PPh badan sebesar 100% jika nilai modal baru yang ditanamkan paling sedikit Rp500 miliar. Pengurangan tarif tersebut berlaku selama 5 hingga 20 tahun tergantung pada nilai modal baru yang ditanamkan.
Kendati berlaku hanya selama periode tertentu, WP masih diberikan pengurangan tarif PPh setelah jangka waktu tersebut berakhir. Pengurangan tarif tersebut diberikan sebesar 50% dan berlaku selama 2 tahun.
Selanjutnya, untuk penanaman modal paling sedikit Rp100 miliar tetapi kurang dari Rp 500 miliar akan mendapatkan pengurangan tarif PPh sebesar 50%. Pengurangan ini berlaku selama 5 tahun. Namun, setelah itu WP masih diberikan pengurangan tarif PPh sebesar 25% selama 2 tahun. (kaw)
