JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) dapat menolak, mengabulkan seluruhnya, ataupun mengabulkan sebagian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) yang diajukan oleh wajib pajak.
Sebelum memberikan keputusan, DJP akan meneliti permohonan untuk memastikan pemenuhan persyaratan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Setelah itu, DJP akan menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau surat keputusan pengurangan denda administratif PBB-P5L.
"Surat keputusan...dapat berupa: mengabulkan seluruhnya; mengabulkan sebagian; atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif PBB-P5L," bunyi Pasal 29 ayat (2) PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026, dikutip pada Minggu (22/11/2026).
Berdasarkan beleid tersebut, Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan paling lambat 6 bulan sejak tanggal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diterima.
Apabila jangka waktu 6 bulan tersebut terlampaui tanpa penerbitan surat keputusan ataupun penyampaian surat pengembalian oleh Dirjen Pajak, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.
Dalam kondisi tersebut, Dirjen Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak paling lama 1 bulan sejak berakhirnya jangka waktu 6 bulan tersebut.
Sebagai informasi, DJP juga berwenang menyampaikan surat pengembalian permohonan kepada wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan apabila permohonan PSA yang diajukan ternyata tidak lengkap.
Melalui surat pengembalian tersebut, DJP akan menyampaikan secara tertulis bahwa permohonan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan beserta alasan tidak terpenuhinya persyaratan. Simak: Syarat Permohonan PSA Tak Lengkap, DJP Bakal Kembalikan Permohonan
Adapun format surat pengembalian permohonan dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat dilihat dalam Lampiran huruf C PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026. Wajib pajak dapat melihat format surat tersebut pada halaman 202 dan 230 lampiran peraturan.
