BANDA ACEH, DDTCNews - Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Aceh mengingatkan pelaku UMKM mengenai ketentuan penggabungan omzet dalam penggunaan tarif PPh final sebesar 0,5% berdasarkan PP 20/2026.
Penyuluh Pajak Kanwil DJP Aceh Irfan Firanda mengatakan peredaran bruto atau omzet wajib pajak orang pribadi perlu diperhitungkan bersama dengan omzet perseroan perorangan yang didirikannya serta omzet pasangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Perpajakan Indonesia menganggap keluarga itu satu kesatuan ekonomi," ujarnya dikutip dari situs DJP, Minggu (22/11/2026).
Irfan menjelaskan PP 20/2026 mengatur penggunaan tarif PPh final sebesar 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang, dan koperasi yang memenuhi persyaratan.
Salah satu persyaratannya adalah memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Dalam menentukan batas omzet tersebut, wajib pajak orang pribadi perlu memperhitungkan omzet seluruh perseroan perorangan yang didirikannya.
Selain itu, peredaran bruto suami-istri beserta perseroan perorangan yang didirikan keduanya juga diperhitungkan secara gabungan sesuai dengan ketentuan PP 20/2026.
Apabila total peredaran bruto yang diperhitungkan telah melampaui Rp4,8 miliar, wajib pajak tidak dapat menggunakan skema PPh final 0,5% sesuai ketentuan yang berlaku.
Irfan juga menjelaskan PP 20/2026 menghapus batas waktu penggunaan tarif PPh final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan.
Dengan demikian, kedua kelompok wajib pajak tersebut dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% tanpa batas waktu sepanjang tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sementara itu, penggunaan tarif PPh final 0,5% bagi koperasi tetap memiliki batas waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai informasi, PP 20/2026 mulai berlaku pada 22 April 2026 dan mengubah sejumlah ketentuan mengenai pengenaan PPh final atas wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.
Penjelasan tersebut disampaikan Irfan dalam kegiatan edukasi UMKM yang diselenggarakan Kanwil DJP Aceh di Gedung Keuangan Negara Banda Aceh pada 28 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 65 wajib pajak yang memperoleh penjelasan mengenai perubahan ketentuan PPh final UMKM serta administrasi perpajakan melalui Coretax DJP. (rig)
