Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
KEBIJAKAN PAJAK

Tanpa Permohonan WP, DJP Bisa Hapus Sanksi Pajak Secara Jabatan

[DDTCNews] Aurora K. M. Simanjuntak
Minggu, 22 November 2026 | 17.00 WIB
Tanpa Permohonan WP, DJP Bisa Hapus Sanksi Pajak Secara Jabatan
<p>Ilustrasi.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berwenang mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif pajak atau mengurangi denda administratif PBB-P5L secara jabatan berdasarkan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang tersedia.

Jenis sanksi yang dapat dikurangi atau dihapuskan secara jabatan meliputi sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta denda administratif PBB-P5L.

Namun, fasilitas tersebut hanya dapat diberikan apabila sanksi dikenakan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak, termasuk dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan.

"Dalam melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif PBB-P5L secara jabatan...dirjen pajak melakukan penelitian," bunyi Pasal 31 ayat (1) PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026, dikutip pada Minggu (22/11/2026).

Dalam proses penelitian tersebut, DJP dapat melakukan 4 tindakan. Pertama, meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan kepada wajib pajak melalui surat permintaan.

Kedua, meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan kepada wajib pajak melalui surat permintaan. Ketiga, melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui surat panggilan. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara.

Keempat, melakukan peninjauan di tempat wajib pajak, lokasi objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan. Peninjauan tersebut dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan.

Adapun format surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, surat panggilan, serta berita acara tercantum dalam Lampiran huruf C PMK 118/2024 pada halaman 214–229. Setelah melakukan serangkaian penelitian secara jabatan, DJP selanjutnya akan menerbitkan surat keputusan.

Terdapat 3 jenis surat keputusan yang dapat diterbitkan otoritas pajak, yaitu surat keputusan pengurangan sanksi administratif, surat keputusan penghapusan sanksi administratif, atau surat keputusan pengurangan denda administratif PBB-P5L. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.