Tax Manual DDTC Kini Update Mingguan, Bekal Praktisi Hadapi UKP

JAKARTA, DDTCNews - DDTC kini memperbarui Indonesian Tax Manual setiap pekan. Dengan pembaruan mingguan tersebut, e-book ini dapat menjadi bekal bagi praktisi pajak untuk mengikuti uji kompetensi perpajakan (UKP). E-book Indonesian Tax Manual tersedia dalam 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Selain jadwal pembaruan yang lebih rapat, pada Bab 2 Indonesian Tax Manual kini memuat tambahan pembahasan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Tambahan itu melengkapi bahasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) di bab tersebut.

Langkah ini diambil karena lanskap perpajakan Indonesia bergerak cepat. Hampir semua aspek, mulai dari KUP, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea dan cukai, pajak daerah, hingga pajak internasional, mengalami pembaruan.

Bekal bagi Praktisi yang Menyiapkan Diri Menghadapi UKP

Pembaruan aturan tentang kuasa wajib pajak membuat kompetensi perpajakan makin penting bagi praktisi. Di sisi lain, ketentuan peralihan yang mengakui sertifikat brevet pajak atau ijazah pendidikan formal perpajakan hanya berlaku sampai 31 Desember 2026.

Dalam situasi itu, Indonesian Tax Manual dapat menjadi rujukan bagi praktisi pajak yang sedang menyiapkan diri mengikuti UKP. E-book ini menyajikan ketentuan perpajakan pusat, pajak daerah, serta pajak internasional dalam satu panduan yang ringkas, sehingga praktisi dapat memperkuat pemahaman sekaligus mengikuti perubahan aturan terbaru.

Sekilas Pembaruan Perpajakan 2026

Bab 1 Indonesian Tax Manual merangkum sejumlah perkembangan terkini perpajakan Indonesia. Pertama, coretax yang telah memasuki tahun kedua implementasi. PMK 81/2024 sebagai ketentuan dasarnya diubah untuk keempat kalinya melalui PMK 1/2026.

Kedua, ketentuan kuasa wajib pajak yang dikonfigurasi ulang melalui PMK 44/2026 terkait kuasa di bidang perpajakan dan PMK 55/2026 terkait konsultan pajak.

Ketiga, ketentuan pidana pajak yang diselaraskan dengan KUHP 2023. Perincian perubahannya dimuat dalam lampiran UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Keempat, PPh final UMKM yang disesuaikan melalui PP 20/2026. Kini tarif PPh Final 0,5% hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar setahun.

Kelima, pajak minimum global yang kini memiliki aturan teknis pelaksanaan melalui PER-6/PJ/2026, termasuk kewajiban pelaporan GloBE Information Return (GIR). Dalam hal ini, bagi wajib pajak yang tercakup GloBE harus memberikan notifikasi kepada dirjen pajak melalui sistem coretax.

Bagi peserta UKP, sejumlah kelompok materi yang diujikan beririsan dengan beberapa bab dalam Indonesian Tax Manual, mulai dari KUP dan penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP), PPh orang pribadi dan PPh badan, ketentuan pemotongan/pemungutan, PPN, bea meterai, hingga pajak internasional.

Kedua e-book ini dapat diakses secara gratis untuk seluruh kalangan. Hal ini merupakan upaya DDTC dalam mengeliminasi informasi asimetris dalam masyarakat pajak Indonesia. Selain itu, salah satu nilai yang menjadi landasan para profesional adalah berbagi pengetahuan (sharing knowledge). (dik)