JAKARTA, DDTCNews – Sumbangan dalam bentuk barang untuk tujuan tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak (WP). Tujuan tertentu yang dimaksud mencakup penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, serta pembinaan olahraga.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 93/2010 sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan m Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 5 ayat (1) PP 93/2010 menegaskan bahwa sumbangan untuk tujuan tersebut dapat diberikan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga barang.
"Sumbangan sebagaimana dimaksud ... dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang," bunyi Pasal 5 ayat (1) PP 93/2010, dikutip pada Minggu (22/11/2026).
PP 93/2010 juga mengatur cara menentukan nilai sumbangan dalam bentuk barang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 93/2010, terdapat 3 dasar penilaian sesuai dengan kondisi barang, yakni:
Ketentuan serupa dimuat dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 114/2025. Pasal 5 ayat (3) PMK tersebut juga menyebut barang sumbangan dapat berupa produksi sendiri atau diperoleh dari pihak lain.
Sementara itu, biaya pembangunan infrastruktur sosial hanya dapat diberikan dalam bentuk sarana dan/atau prasarana, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP 93/2010. Nilainya ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) PP 93/2010.
Namun, sumbangan hanya dapat dikurangkan apabila memenuhi 4 syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP 93/2010. Pertama, WP harus memiliki penghasilan neto fiskal pada tahun pajak sebelumnya. Kedua, pemberian sumbangan tidak boleh menyebabkan kerugian pada tahun pajak saat sumbangan diberikan.
Ketiga, sumbangan harus didukung bukti yang sah. Keempat, penerimanya harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak.
Selain itu, nilai sumbangan yang dapat dikurangkan dibatasi paling banyak 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya, sesuai Pasal 3 PP 93/2010. Sumbangan juga tidak dapat dikurangkan apabila diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, menurut Pasal 4 PP 93/2010. (rig)
