BERITA TERKINI
RUMAH merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Meski begitu, harga rumah tidaklah murah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah sudah selayaknya menyediakan rumah yang layak dan terjangkau.
Sebagai bentuk keberpihakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah lantas memberikan beragam kemudahan di antaranya berupa pembebasan PPN atas rumah umum yang memenuhi kriteria tertentu. Simak Kriteria Rumah Umum dan Pekerja yang Bisa Bebas PPN
Wajib pajak mendapatkan pembebasan PPN dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas PPN atas rumah umum. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui saluran elektronik yang disediakan oleh Ditjen Pajak (DJP).
Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara untuk menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan pembebasan PPN atas rumah umum di DJP Online. Mula-mula, akses DJP Online dan aktivasi fitur Fasilitas dan Insentif.
Setelah berhasil login, tekan menu Profil dan pilih Aktivasi Fitur. Beri tanda centang pada bagian Fasilitas dan Insentif, kemudian tekan tombol Ubah Fitur Layanan. Sistem akan meminta konfirmasi Anda, lalu tekan Ya.
Anda akan diminta untuk login kembali. Setelah berhasil login kembali, pada halaman utama pilih menu Layanan dan tekan fitur Fasilitas dan Insentif. Untuk membuat permohonan, pilih menu Permohonan pada halaman utama fitur Fasilitas dan Insentif.
Kemudian, pilih jenis fasilitas Penyampaian Dokumen Pembebasan PPN Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama, dan Rumah Susun Milik. Sistem kemudian akan memvalidasi apakah Anda telah memenuhi syarat atau belum.
Syarat yang divalidasi meliputi pemenuhan utang pajak, SPT Tahunan 2 tahun terakhir, dan SPT Masa PPN 3 Masa Terakhir. Apabila syarat telah terpenuhi, Anda dapat lanjut mengisi detail transaksi. Ada sejumlah informasi yang perlu diisi.
Pertama, pada bagian jenis pembebasan, pilih jenis pembebasan Rumah Umum. Sistem akan menampilkan kriteria rumah umum yang dapat memperoleh fasilitas. Kedua, isikan nomor identitas rumah. Ketiga, jika Anda terdaftar sebagai peserta Tapera maka isikan nomor kepesertaan Tapera Anda.
Keempat, isikan jumlah penghasilan rata-rata per bulan. Kelima, pilih status perkawinan. Keenam, isikan data pemohon. Pada bagian data pemohon terdapat dua posisi yang dapat dipilih, yaitu sebagai pembeli atau penjual.
Posisi pembeli dapat dipilih bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Sementara itu, posisi penjual diakses oleh PKP yang mewakili pembeli yang tidak memiliki NPWP. Keenam, isikan seluruh data identitas yang diminta.
Identitas yang perlu diisi itu meliputi: NPWP dan nama penjual/pembeli (tergantung posisi yang dipilih); detail objek penyerahan (bisa diisi rumah umum); serta alamat rumah yang mencakup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan alamat yang sesuai, serta isikan letak objek pada peta yang disediakan.
Selain itu, ada pula informasi mengenai rumah yang diajukan pembebasan PPN, seperti luas tanah, luas bangunan, nilai transaksi, tanggal transaksi, dan keterangan yang mendukung data yang Anda masukkan.
Ketujuh, unggah surat pernyataan penghasilan. Kedelapan, centang pernyataan kebenaran data, lalu tekan Submit. Kesembilan, isikan kode keamanan yang muncul, lalu tekan kirim permohonan. Sistem akan mengirimkan data yang Anda input.
Apabila berhasil, Anda akan mendapatkan pemberitahuan bahwa permohonan berhasil dikirimkan, lalu tekan Oke. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)
