BERITA TERKINI
“Setidaknya ada dua aspek penting terkait dengan pendekatan cooperative compliance yang perlu dilakukan. Keduanya adalah penyederhanaan sistem administrasi dan peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.
Simplifikasi, terutama pascahadirnya teknologi, dapat menurunkan cost of compliance. Partisipasi publik akan turut menekan potensi sengketa (dispute) pajak. Simplifikasi perlu diterapkan pada prosedur administrasi pajak yang rentan terjadinya kesalahan (Choi dan Kleiman 2023). Contoh, skema prepopulated tax.
Simplifikasi perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan solusi yang mengedepankan paradigma kesederhanaan secara berlebihan akan berisiko menimbulkan deviasi dari sistem pajak yang ideal (Kristiaji, 2024).
Pasalnya, kesederhanaan sering kali bukanlah sistem pajak yang optimal sekaligus berisiko rentan bertentangan dengan pemenuhan prinsip keadilan dan efektivitas (Partlow, 2013). Oleh karena itu, agenda penyederhanaan juga jangan sampai mendistorsi upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih strategis (Surrey dan Brannon, 1968).
Dalam konteks itu, pemahaman mengenai proses bisnis wajib pajak (WP) sangat krusial sehingga simplifikasi dilakukan dengan tepat dan optimal. Terlebih, dalam pendekatan cooperative compliance, salah satu nilai yang harus dipegang oleh otoritas pajak adalah commercial awareness. Oleh karena itu, partisipasi publik sangat dibutuhkan.”
- Founder DDTC Darussalam dalam artikel Saatnya Eksekusi Empat Langkah Revolusioner Bidang Perpajakan. Artikel ini dimuat dalam buku Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi: Pemikiran 100 Ekonom Indonesia (INDEF, 2024). Artikel ini juga dimuat ulang dalam buku Konsistensi 21 Tahun Gagasan Pendiri DDTC untuk Pajak Indonesia (DDTC, 2026).
