BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berjalan memasuki ruangan saat akan mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak semua pelaku usaha memanfaatkan berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional.
Sri Mulyani melalui akun media sosialnya mengatakan insentif pajak menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah juga menyadari pandemi Covid-19 telah menyebabkan perlemahan pada kegiatan usaha.
"Kepada para pelaku usaha, ayo segera manfaatkan insentif pajak tersebut," tulisnya dalam keterangan foto dalam salah satu unggahan di Instagram, Selasa (27/7/2021).
Sri Mulyani mengatakan APBN hadir untuk membantu berbagai sektor usaha yang sedang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah juga telah menyiapkan pagu Rp62,83 triliun untuk mendukung sektor usaha dalam berbagai bentuk insentif perpajakan.
Insentif tersebut meliputi meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.
Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat berupa pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.
Sepanjang semester I/2021, realisasi insentif pajak telah mencapai Rp45,1 triliun atau 71,7% dari pagu. Insentif tersebut telah dimanfaatkan ratusan ribu wajib pajak untuk melonggarkan arus kasnya.
Dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani menampilkan video testimoni dari Aji, salah satu pengusaha sektor pariwisata dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Aji mengungkapkan insentif pajak telah membantunya di tengah pandemi Covid-19. Insentif itu terutama pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 DTP untuk karyawan.
Selain insentif pajak, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga memberikan berbagai bantuan lain untuk sektor usaha, seperti perpanjangan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen sampai dengan Desember 2021, penjaminan kredit modal kerja, subsidi bunga KUR dan non-KUR, serta restrukturisasi kredit melalui penempatan dana. (kaw)
