LONDON, DDTCNews - Mantan Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengaku tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk mengimplementasikan pemangkasan pajak yang diusungnya saat masih menjabat.

Truss memandang pemangkasan pajak yang diusungnya diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kebijakan tersebut terpaksa batal diimplementasikan akibat derasnya penolakan dari publik.

"Media dan publik secara umum tidak sepenuhnya memahami argumen utama dari kebijakan pajak dan ekonomi kami. Seiring berjalannya waktu, sentimen bergeser kian ke kiri," katanya, Selasa (7/2/2023).

Secara jangka panjang, lanjut Truss, kebijakan penurunan tarif pajak diperlukan untuk mendorong perekonomian. Namun, ia mengakui pemerintah seharusnya berfokus menurunkan inflasi sebelum memberlakukan kebijakan pajak tersebut.

Dia juga mengakui kebijakan pajaknya bakal ditentang oleh banyak pihak, baik oleh mereka yang berada di luar pemerintahan maupun yang di dalam. Penolakan atas kebijakan pajaknya bahkan jauh di atas perkiraan Truss.

"Sayang, pemerintah menjadi kambing hitam atas beragam masalah yang sudah muncul berbulan-bulan sebelumnya," tuturnya seperti dilansir bbc.com.

Pada masa awal kepemimpinannya, Truss menurunkan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40%, membatalkan kenaikan tarif PPh badan dari 19% menjadi 25%, dan menurunkan tarif terendah PPh orang pribadi dari 20% menjadi 19%.

Tak hanya itu, Truss juga merelaksasi tarif bea atas pembelian tanah (stamp duty) dan memberikan insentif bagi investor yang menanamkan modal di kawasan ekonomi khusus.

Namun, relaksasi pajak tersebut justru direspons negatif oleh pasar. Yield obligasi pemerintah tiba-tiba melonjak saat pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut. Lonjakan yield memaksa Bank of England selaku bank sentral melakukan intervensi. (rig)